Strategi Badan Usaha Pelabuhan Hadapi Konsesi

11

14 Maret 2016

Jakarta – Konsesi merupakan hak dan kewajiban bagi setiap perusahaan/badan yang akan membuka usaha di atas tanah milik negara. Dalam kurun waktu yang telah disepakati, perusahaan harus memberikan seluruh aset yang dimiliki kepada pemerintah untuk diusahakan menjadi milik negara. Persoalan tentang konsesi bagi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dibahas dengan lugas oleh Prasetyadi, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, bersama dengan beberapa pengusaha pelabuhan dan Kementerian Perhubungan di Jakarta pekan lalu.

Secara harfiah, pengertian konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Dalam dunia kepelabuhanan, konsesi diartikan sebagai hak penyelenggaraan pelabuhan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada pemegang izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) terhadap objek konsesi. Dalam hal ini, Otoritas Pelabuhan menjadi pihak yang berwenang untuk pemberian izin konsesi bagi pelabuhan umum.

Perjanjian konsesi diatur berdasarkan beberapa peraturan perundangan, yaitu UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PP No. 64 tahun 2015, PERMEN KEMENHUB No PM.15 tahun 2015 tentang konsesi dan perjanjian kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan dan PERMEN KEMENHUB No. 166 tahun 2015. Dalam diskusi yang berlangsung di Hotel JW. Marriot Jakarta tersebut, terdapat beberapa pengusaha pelabuhan yang menyatakan keberatan terhadap peraturan konsesi yang diadakan oleh pemerintah karena dianggap tidak adil bagi perusahaan terkait aset yang harus diberikan pada negara serta proses pengurusan izin yang terlalu berbelit.

“Kami selaku pengusaha pelabuhan merasa bahwa perjanjian konsesi terlalu memberatkan karena harus melakukan penyerahan aset kepada negara serta proses perizinan yang rumit sehingga bertahun-tahun izin kami belum dikeluarkan”, ujar Aulia Febrial Fatwa, selaku Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tegar Indonesia (Marunda Container Terminal).

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub, Sri Lestari Rahayu, SH, LL.M, menjelaskan bahwa pengusaha pelabuhan harus menghitung dengan seksama sebelum melakukan perjanjian konsesi sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 61 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 bahwa jangka waktu konsesi disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar sehingga negara tidak merugikan pengusaha. PT Terminal Teluk Lamong sebagai pelabuhan baru yang mandiri membagikan pengalaman terkait proses perizinan serta perhitungan aset pada perjanjian konsesi. Prasetyadi menyatakan bahwa Pelindo III memiliki hubungan yang baik bukan hanya dengan pihak penyelenggara pelabuhan, namun juga dengan pemerintah Kota Surabaya sehingga proses perizinan dan penyusunan dokumen konsesi berjalan dengan cepat.

“Terminal Teluk Lamong hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk menerbitkan perizinan karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat”, ujar Prasetyadi, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong.

Masa  konsesi Pelindo III untuk Terminal Teluk Lamong adalah 72 tahun serta memiliki waktu 30 tahun untuk memanfaatkan bersama aset dan fasilitas Terminal Teluk Lamong bersama dengan Kementerian Perhubungan. Sehingga total waktu hingga berakhir masa konsesi untuk pengusahaan Terminal Teluk Lamong adalah 102 tahun.

“Perhitungan tersebut telah dihitung dengan seksama, aset maupun fasilitas serta keuntungan yang akan diperoleh terminal”, jelas Prasetyadi.

Dalam diskusi panel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan badan usaha pelabuhan dapat melakukan sinergi yang baik dalam hal perizinan dan pengusahaan pelabuhan. Perhitungan masa konsesi yang tepat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan tidak menjadi hal yang menakutkan untuk mengembalikan seluruh aset dan fasilitas kepada negara karena pada dasarnya seluruh pengusahaan pelabuhan diadakan diatas tanah milik negara. Setelah berakhir masa konsesi, pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk memanfaatkan bersama aset dan fasilitas yang dimiliki seperti yang dilakukan oleh Pelindo III di Terminal Teluk Lamong sehingga menjadi solusi yang baik bagi pemerintah dan badan usaha pelabuhan.

Source Strategi Badan Usaha Pelabuhan Hadapi Konsesi

Leave A Reply

Your email address will not be published.