Sosialisasi Tax Amnesty

21

 25 Agustus 2016  — Sehubungan dengan diberlakukannya Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, Kementerian Keuangan Dirjen Pajak Bandung telah mengadakan sosialisasi terhadap seluruh karyawan PT. Perkebunan Nusantara VIII(PTPN VIII) pada Kamis, 25 Agustus 2016 bertempat di Ruang Serbaguna PTPN VIII. Sosialisasi ini dihadari oleh 150 karyawan PTPN VIII selama kurang lebih 3 jam. Sosialisasi ini bertujuan agar kami dapat lebih memahami apa yang dimaksud dengan Amnesti Pajak serta seperti apa prosedurnya. Berikut akan dijelaskan mengenai pembahasan mengenai Amnesti Pajak.

Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenal sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Dalam sosialisasi tersebut pertama-tama dijelaskan mengenai latar belakang pemberlakuan Amnesti Pajak di Indonesia. Maksud dan tujuan Amnesti Pajak ini diantaranya untuk peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga yang kompetitif dan peningkatan investasi. Objek-objek Amnesti Pajak

adalah harta-harta yang belum pernah dilaporkan. Untuk itu, Dirjen Pajak menghimbau kepada kami agar melakukan Amnesti Pajak apabila memiliki harta yang perpajakannya belum dilaporkan. Dijelaskan pula mengenai apa saja subjek dan objek Amnesti Pajak. Setiap orang/badan berhak mendapatkan Amnesti Pajak tidak hanya badan, begitupun orang pribadi, pengusaha omzet tertentu ataupun orang pribadi/badan yang belum ber-NPWP.

Cara untuk melakukan Amnesti Pajak terdiri dari 3, yaitu :

1. Ungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada STP tahunan PPh

2. Bayar uang tebusan

3. Hitung uang tebusan

Cara menghitung harta bersih, yakni harta tambahan dikurangi hutang terkait perolehan harta tambahan. Hutang terkait perolehan harta dapat dikurangkan paling banyak 75% dari harta tambahan untuk WP Badan, sedangkan 50% dari harta tambahan untuk WP Orang Pribadi.

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu Periode I dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016, Periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, Periode III dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

Cara permohonan untuk melakukan Amnesti Pajak :

1. Temui HELPDESK untuk informasi Seputar Pengampunan Pajak, persyaratan yang diberlakukan, tunggakan pajak, perhitungan uang tebusan

2. Bayar uang tebusan

3. Sampaikan Surat Pernyataan Harta untuk pengampunan pajak beserta lampirannya

Apabila setelah masa pengampunan berakhir WP tidak memanfaatkan pengampunan pajak dan DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, konsekuensinya adalah harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dan akan dikenai pajak dengan ditambah sanksi administrasi sesuai UU perpajakan. Terakhir yang disampaikan yakni bahwa sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Amnesti Pajak hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan pada Badan Peradilan Pajak

Source Sosialisasi Tax Amnesty

Leave A Reply

Your email address will not be published.