Sisi Lain Kunker Komisi D DPRD Sumut

22

30 Jani 2015 — berisi kritikan dan du­kung­an disampaikan pimpinan dan anggota Ko­misi D DPRD Sumut di ruang rapat PT Ka­wasan Industri Medan (KIM) Jalan P­u­lau Batam No 1 KIM Tahap II, Saentis Per­cut Sei Tuan, Deli Serdang, beberapa hari lalu. Direktur Utama PT KIM, R Acmad Budiono dan Direktur SDM, Umum dan Keuangan, R Ruli Adi bahkan sempat meminta agar penjelasana tidak dipotong oleh wakil rakyat yang terhormat.

Kritikan datang dari Wakil Ketua Komisi D, HM Nezar Djoeli. Politisi Fraksi Nas­Dem menjelaskan, kunjungan kerja (kun­ker) berawal dari banyak pengaduhan ma­sya­rakat masuk ke DPRD Sumut khusus Ko­misi D yang membidangi masalah pem­ba­ngunan dan juga soal limbah. Persoalan lain, pemenuhan air yang disam­paikan anggota Komisi D DPRD Sumut, Muslim Simbolon.

Dirinya, meng­kritisi kenapa PT KIM tidak menggunakan PDAM Tirtanadi dalam memenuhuni ke­butuhan air di KIM dan mengambil air ber­sih tetapi tidak melakukan pencatatan dan penagihan terhadap pemakain air tanah pe­rusahaan sejak Desember 2014 padahal tun­tutan peraturan harus ada pencatatan dan pe­nagihan. Anggota Komisi D lainnya, Zulfikar yang juga ketua Fraksi PKS sempat me­na­nyakan banjir yang begitu hebat pernah me­landa KIM belum lama ini. Apakah lim­bah­nya tidak bercampur dan berbahaya bagi masyarakat?

Serta kemacetan pada jembatan penye­be­rangan tol KIM yang merupakan satu-satu akses masuk dan dikhawatirkan jem­ba­tan tersebut ambruk karena tidak tahan me­nampung beban. Kritik yang paling parah disampaikan minimnya perusahaan penghasil limbah yang mempercayakan pengelolaan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIM sehingga dikhawatirkan perusahaan-pe­rusahaan tersebut membuang limbah sem­barangan ke sungai atau ke tengah-tengah masyarakat.

Kritikan dan permasalahan pun ditang­gapi satu per satu oleh pimpinan PT KIM. Mes­kipun baru tiga bulan menjabat, terlihat ke­pemimpinan yang baru ini tidak mau ter­lena dan ingin secepatnya menjadikan PT KIM menjadi perusahan yang maju. Direktur SDM, Umum dan Keuangan, R Ruli Adi menjelaskan permasalahan yang di­hadapi PT KIM dan pola penyele­saian­nya.

Permasalahan sumber listrik dan KIM telah melakukan kerjasama dengan sinergi power, permasalahan kekurangan pasokan gas, PT KIM menyelesaikannya dengan menjalin MoU bersama PT Pertagas Niaga. Sedangkan kemacetan pada jembatan pe­nyeberangan tol KIM, lanjut Ruli Adi ter­nyata wewenang dan tanggungjawab­nya ti­dak ada pada PT KIM, melainkan ada pada Pemko Medan. “PT KIM telah menyurati pihak-pihak terkait, Menteri PU, Dinas Bina Marga Provsu, Pemko Medan, DPRD Sumut untuk segera melakukan peremajaan dan penambahan jemba­tan(over pas tol),” katanya.

Belum Bebas Banjir Soal banjir yang sempat dipertanyakan, ternyata diketahui ada 9 jalur aliran hujan yang msauk ke KIM dan ternyata yang keluar hanya ada 4 saluran yang semuanya bermuara ke Sungai Kerok, yang mana telah terjadi proses sidementasi pada sungai Kerok. Untuk normalisasi Sungai Kerok, maka penanganan normalisasi di luar ke­we­na­ngan KIM, melainkan menjadi kewenangan pemerintah atau instansi terkait. Jadi, untuk menghentikan banjir tidak mungkin tetapi diusahakan mela­kukan pengurangan de­ngan melakukan program-program padat karya,” ucapnya.

Permasalahan pas parking area yang dituding sebagai lahan mencari pendapatan baru, ternyata bukan program pimpinan KIM periode ini. Melainkan periode lama sehingga periode ini hanya menerima limpahan saja. Ruli Adi mengatakan, pemberlakuan pas par­­­king area ternyata untuk mening­katkan kea­manan di KIM. Dijelaskan, kondisi kea­manan sangat tidak aman/rawan, dengan ba­nyaknya lampu jalan yang hilang/dicuri serta seringnya terjadi tindak kriminalitas (pe­rampokan dan balap liar) di KIM. “Kon­disi sudah dilaporkan ke pihak berwajib ternyata belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

Nah, soal tidak memanfaatkan PDAM Tirtanadi dan PDAM Tirtadeli Deli Ser­dang, KIM punya alasan sendiri. Dirut PT KIM, R Acmad Budiono menegaskan, PDAM Tirtanadi cuma masukke KIM I itupun mereka tidak bisa memenuhi kebutu­han air yang ada di KIM. Itu mereka katakan, bukan kita yang tidak. Kita mau berkoordinasi, sudah kita buka dan KIM terbuka untuk siapa saja, jelasnya.

Untuk sosialisasi terkait pengadaan air bersih bersumber air permukaan sosialisasi telah dilakukan tiga kali dan semua dilakukan di hotel di Hotel Danau Toba dan Grand Angkasa. Spontan sosialisasi ini pun mendapat kritik pedas. Ya, siang itu memang suasana kun­jung­an sempat sedikit memanas. Tetapi, biasa­lah anggota DPRD Sumut, ternyata ada yang memanaskan ada pula yang mendi­ngin­kan. Meskipun persoalan KIM dinilai benar-benar menggurita. Tetapi, kedatangan Ko­misi D yang dalam struktur organisasi di­koordinatori langsung Ketua DPRD Su­mut, H.Ajib Shah, S.Sos ingin membawa ke­bermanfaatan demi perbaikan pereko­no­mian Sumatera Utara.

Ketua Fraksi PAN Sumut, H Syah Afandin, mendorong agar pembangunan tol tambahan segera dilakukan di KIM se­hingga kemacetan bisa terurai. “Tidak ada gunanya semua. Kalau tiba-tiba tol tersebut ambruk dan putus. Harus segera dilakukan penambahan atau penguatan jembatan,” ucapnya. Salah satu yang akan diperjuangkan, ba­gaimana jembatan penyeberangan yang hanya satu dan kerap menimbulkan macat akan ditambah. Spontan usulan itu men­dapat sambutan positif bagi pimpinan PT KIM. Kondisi PT KIM

Berdasarkan pemaparan pihak PT KIM sebelumnya, dijelaskan PT KIM merupa­kan BUMN, didirikan sesuai Akta Notaris Soelaiman Arjasas­mita, SH No 7 Oktober 1988 di Jakarta, diawali dengan pembeba­san lahan seluas 80 Ha di wilayah Kota Medan. Komposisi kepemilihan saham, pusat (60 persen), Pemprovsu (30 persen) dan Pemko Medan (10 persen).

Lokasi KIM berada di dua wilayah yang membentang dari Kota Medan dan Deliser­dang, dilintasi jalan tol Medan Belawan,7 KM dari inti kota Medan dan 10 km ke Pelabuhan Belawan serta 25 KM ke Bandara Kualanamu. Luas lahan KIM I, 114 Ha, KIM II, 451 ha, dan total 565 Ha selebihan merupakan lahan kerjasama seluas 385 Ha.

Jumlah investor saat ini masing-masing KIM I (114 perusahaan), KIM II (164 perusahaan, KIM III (62 perusahaan) dengan total 335 perusahaan. Terdiri dari 32 perusahaan PMA, PMDN/non fasilitas (303 perusa­haan), dengan berbagai ragam usaha antara lain, industri berbasis CPO, karet, keramik, baja, plastik, kertas, furniture, hasil laut, pakan ternak, pupuk dan lain-lain serta menyerap tenaga kerja 35.000 orang. Dengan kepimpinan baru, dan permasa­lahan yang menggurita di PT KIM. Mam­pu­kah R. Acmad Budiono menyele­sai­kan. Kita tunggu saja!

Source Sisi Lain Kunker Komisi D DPRD Sumut

Leave A Reply

Your email address will not be published.