Siaran Pers Optimalisasi Lahan Hutan Negara

7

SIARAN PERS

Nomor: PR-33/S.MBU.3/11/2017

Bagian Humas dan Protokol Gedung Kementerian BUMN Lt. 3

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110

Telepon (021) 29935678, Faksimile (021) 29935775

Perhutanan Sosial Muara Gembong: Optimalisasi Lahan Hutan Negara bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat

MUARA GEMBONG, 1 November 2017 – Pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan hutan negara melalui program Perhutanan Sosial di sejumlah daerah di Indonesia. Dukungan ini ditunjukkan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke salah satu kawasan Perhutanan Sosial Muara Gembong, di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Rabu (1/11/2017).

Dalam kunjungan ini hadir juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro, Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Bank Mandiri dan sejumlah pejabat daerah setempat.

Program Perhutanan Sosial yang digulirkan pemerintah dilatarbelakangi oleh kondisi lahan eksisting milik Perhutani yang dikuasai dan digarap secara liar oleh petani (± 12 juta Ha) dimana proses penggarapan tidak memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan hidup hingga pada praktik sewa dan jual beli lahan.

Dengan program Perhutanan Sosial, pemerintah mendorong optimalisasi lahan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, memperkuat produksi sektor berbasis pangan yaitu perikanan, pertanian dan peternakan, membuka lebih banyak akses kesempatan kerja bagi masyarakat dan secara makro diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Imam menegaskan, BUMN hadir memberi dukungan terhadap pengelolaan hutan yang lebih baik, dimana hutan yang masuk dalam kawasan hutan negara akan dikelola secara sistematis dan intensif dan tetap berbasis pada kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat.

“ Bersama KLHK dan KKP, kami berupaya memberi akses kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan hutan milik Perhutani dalam suatu sistem atau wadah yang baik. Perhutani akan fokus menyediakan lahan hutan yang siap digunakan untuk mendukung program perhutanan sosial dan bank-bank Himbara ikut terlibat dalam mendukung pembiayaan. Masyarakat tentunya akan memperoleh manfaat ekonomi dari kehadiran program ini,” kata Imam di sela-sela kunjungan tersebut.

Di Kecamatan Muara Gembong, Perhutani tercatat memiliki lahan seluas 11.655 Ha dengan lahan potensi garap seluas 2.036 Ha. Perhutani telah mengalokasikan lahan seluas 830,55 Ha sebagai Demonstration Plot (Demplot) dimana terdapat 2 Pilot Project diatas lahan seluas 80,9 Ha.

Optimalisasi lahan tambak Muara Gembong ini diarahkan untuk pengembangan budidaya udang intensif, budidaya polikultur dan pengembangan silvofishery atau integrasi budidaya ikan (50%) dengan mangrove (50%).

Optimalisasi lahan pertambakan akan diarahkan untuk pengembangan budidaya udang dan pengelolaan diserahkan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMBH) dengan dukungan dari berbagai lintas sektor terkait. Optimalisasi lahan di Muara Gembong akan dilakukan secara bertahap dengan jumlah penggarap saat ini tercatat ada 7 orang. Dengan dilaksanakannya program Redistribusi Hak Guna Lahan ini, jumlah penggarap ditargetkan meningkat menjadi 38 orang.

Imam menambahkan, Perhutanan Sosial Muara Gembong diharapkan akan menjadi pusat percontohan bagi masyarakat di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Program ini sangat strategis dalam memanfaatkan potensi yang ada secara optimal bagi kepentingan ekonomi masyarakat terutama masyarakat sekitar Muara Gembong.

“Perhutanan Sosial Muara Gembong merupakan program percontohan untuk Provinsi Jawa Barat. Saya berharap ini menjadi program percontohan usaha bagi masyarakat di daerah-daerah lain di Indonesia dan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi,” tegas Imam.

Di sela-sela kunjungan ini, Presiden beserta rombongan juga melakukan penanaman mangrove sebanyak 1600 pohon di sepanjang kawasan pertambakan serta membagikan 3000 bibit udang kepada petani tambak.

Penanaman pohon mangrove merupakan dukungan pemerintah untuk mengembalikan fungsi ekosistem di lingkungan sekitar. Dengan adanya hutan mangrove di area tambak dapat mencegah intrusi air laut masuk ke dalam tambak dan filter alami, menjadi makanan alami bagi udang atau ikan budidaya sekaligus menjadi mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan CO2 dari udara.

Informasi lebih lanjut:

Ferry Andrianto

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Telp. 021-29935678 ext 1107, Email: [email protected]

Source Siaran Pers Optimalisasi Lahan Hutan Negara

Leave A Reply

Your email address will not be published.