Rini Temu Media Paparkan Pengembangan Bisnis BUMN

18

 27 Juli 2016 — Jakarta  Menteri BUMN Rini Soemarno menggelar temu media memaparkan berbagai perkembangan proyek mulai dari pembentukan holding BUMN, pengelolaan dana repatriasi amnesti pajak )”Tax Amnesty” program percepatan pengadaan listrik 35.000 MW hingga pembangunan infrastruktur. “Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada publik terkait dengan beberapa program yang sudah diselesaikan dan target-target yang segera dicapai oleh BUMN,” kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.

Sejumlah petinggi BUMN turut hadir seperti, Dirut PLN BRI Sofyan Basir, Dirut Bank BNI Achmad Baiquni, Dirut Bank BTN Maryono, Dirut Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Dirut Waskita Karya A Choliq, Dirut Wijaya Karya Bintang Perbowo, Dirut Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Dirut Kereta Api (KAI) Edi Sukmoro. Menurut Rini, salah satu yang menjadi perhatian semua pihak saat ini bagaimana BUMN dapat memanfaatkan dana repatriasi amnesti pajak yang baru saja digulirkan Pemerintah. “Setidaknya sebanyak 26 BUMN siap memanfaatkan dana hasil repatriasi ‘tax amnesty’ dengan target sekitar Rp200 triliun-Rp250 triliun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Bank-Bank BUMN, BUMN Infrastruktur, BUMN Energi, BUMN Perkebunan dan sektor lainya didorong untuk dapat memanfaatkan dana repatriasi tersebut. “Instrumen yang bisa dikeluarkan BUMN-BUMN itu bisa berupa obligasi, penawaran saham kepada publik (IPO), sekuritisasi aset, termasuk proyek-proyek yang sedang dibangun dan penempatan dana di bank BUMN,” tegasnya. Rini menambahkan, dirinya sendiri secara langsung ikut melakukan sosialisasi pengampunan pajak saat mendampingi Presiden Joko Widodo di kota Surabaya dan Medan yang akan diteruskan di sejumlah kota lainnya.

Pada kesempatan itu, Rini juga menjelaskan progres penyelesaian Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta yang diproyeksikan dapat dioperasikan mulai 17 Agustur 2016. Terkait dengan pembentukan ‘Holding’ BUMN, Rini menuturkan, dalam pada Agustus 2016 akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk Holding BUMN Migas yang menyatukan Pertamina dan PGN, di mana Pertamina menjadi induk usaha.

“PP Holding BUMN Migas diupayakan terbit Agustus 2016, sedangkan lima holding BUMN lainnya (pertambangan, keuangan, jalan tol, perumahan serta konstruksi dan rekayasa) diharapkan tuntas sebelum akhir tahun ini (2016),” tegas Rini. Ia menambahkan, inti dari pembentukan Holding BUMN antara lain tercapainya efisiensi dengan meminimalisasi biaya, memperluas investasi serta menghindari pengurangan karyawan. “Yang paling utama jangan sampai ada ‘double’ investasi, seperti antara Pertamina dan PGN,” ujarnya.

Source Rini Temu Media Paparkan Pengembangan Bisnis BUMN

Leave A Reply

Your email address will not be published.