Produksi Beras Di Ri Belum Merata, Daerah Terpencil Kena Imbasnya

24

24 September 2017

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, pemenuhan pangan di Indonesia masih dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari harga hingga produksi dan distribusi yang tidak merata ke seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, produksi beras di Indonesia tidak merata dan masih terpusat di beberapa wilayah saja. Di mana produksi beras hanya ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

“Bagaimana mungkin bisa kita mencukupi kebutuhan daerah-daerah terpencil perbatasan atau daerah defisit seperti Papua. Kalau ini dilepas begitu saja dengan produksi yang masih sentralistik seperti ini tentu masa depan harus dipikirkan. Kalau tidak, maka akan jadi persoalan di daerah yang defisit itu,” ungkapnya dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan Pangan di Gedung Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9/2017). Lanjut Herman, terutama jika Indonesia ingin mencegah impor maka daerah yang berbatasan langsung dengan daerah surplus tidak boleh memasukkan beras impor.

“Bahkan dari daerah surplus ke defisit harus berizin. Sehingga menurut saya harga akan sangat bergantung pada Bulog,” jelasnya.

Kemudian produksi juga dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan. Untuk beberapa pangan memang sudah memenuhi, untuk padi statistik sudah memenuhi dan beras Indonesia berlebih tapi Bulog masih saja belum mampu mengcover semua kebutuhan pangan ini. Sehingga dia meminta pengampunan pada data pangan (amnesty data).

“Tapi kenapa Bulog masih kesulitan? Raskin atau rastra telat sedikit saja harga naik. Jadi kita tantang ke depan, Presiden selanjutnya siapa yang mampu melakukan amnesty terhadap data,” jelasnya.

Kemudian dari sisi kelembagaan, Bulog dinilai tidak memiliki kewenangan yang fleksibel untuk menyerap beras petani. Sehingga tidak memiliki stok yang berlimpah untuk di distribusikan kepada daerah terpencil.

“Jadi Bulog bukan lembaga manusia tapi robot. Karena apa? Tidak diberi kewenangan apapun terhadap keberadaan institusi yang sangat strategis di Indonesia. Bulog hanya disetel saja harus menyiapkan beras 3 juta ton abis itu anggaran Rp21 triliunan untuk rastra dan pelaksanaan cadangan beras pemerintah,” katanya.

“Tidak diberi kewenangan apapun untuk menyerap gabah dan beras petani. Padahal Bulog disuruh untung. Giliran tidak untung, lalu dipermasalahkan. Ini harus lebih blak-blakan di sini. Kalau saya disuruh jadi Dirut Bulog pasti saya tidak mau,” tukasnya.

Source Produksi Beras Di Ri Belum Merata, Daerah Terpencil Kena Imbasnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.