Policy Dialogue On Gender and Oil Palm

34

14 Maret 2017 — telah diselanggarakan acara talkshow dengan tema Governing Oil Palm for Gender Equality and Women’s Empowermen “A Multi Stakeholder Dialogue” yang diselenggarakan di Universitas Indonesia. Kegiatan talkshow tersebut dipelopori oleh CIFOR (Center for International Forestry Research) bekerja sama dengan program studi Kajian Gender Universitas Indonesia.

Acara menghadirkan pembicara dari Sucofindo yang diwakili oleh Tuti Sirait (Lead Auditor SBU Serco). Kegiatan tersebut berasal dari berbagai latar belakang, misalkan saja dari praktisi pendidikan, Pengusaha, Peneliti, Lembaga Sosial Masyarakat, Lembaga Sertifikasi, Lembaga non profit, dan Organisasi di bidang lainnya.

CIFOR dan Kajian Gender telah melakukan serangkaian proyek penelitian terkait gender dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan dukungan dari Rights and Resources Initiative, Oxfam, University of Brighton, the UK Department of International Development, and United States Agency for International Development. Penelitian ini menyoroti bahwa wanita memiliki peran penting dalam perkebunan kelapa sawit, baik sebagai pekerja perkebunan, masyarakat lokal, anggota dari smallholder (petani mandiri/plasma), dan investor.

Acara ini dibagi menjadi 4 sesi, diantaranya :
•Pemutaran film pendek mengenai gender dan perkebunan kelapa sawit oleh CIFOR
•Diskusi panel
•Booth pameran mengenai aktivitas, proyek, dan program mengenai gender dan perkebunan kelapa sawit dari berbagai Organisasi.
•Diskusi kelompok

Acara pembukaan kegiatan disampaikan oleh ibu Mia Siskawati selaku Ketua Prodi Kajian Gender yang juga berperan sebagai fasilitator kegiatan talkshow tersebut. Terdapat 3 (tiga) topik menarik yang akan didiskusikan selama diskusi panel, diantaranya lain FPIC (Free Prior Informed Consent), isu ketenagakerjaan, dan isu gender.

Sesi diskusi panel pertama membahas mengenai “Gender Equality in Free, Prior, and Informed Consent” dengan pembicara dari berbagai Organisasi diantaranya perwakilan dari kelompok Persatuan Perkumpulan Adat Seluruh Indonesia, LSM Sawit Watch. Pengertian FPIC secara umum adalah Persetujuan di awal, didahulukan, dan tanpa paksaan.

Apabila suatu Industri/Perusahaan akan membuka usaha maka harus melewati proses FPIC terlebih dahulu. Pada sesi kali ini, banyak membahas mengenai tidak adanya keterlibatan dalam proses FPIC sehingga seringkali suatu keputusan tidak berpihak pada hak-hak perempuan.

Pada sesi kedua talkshow membahas mengenai “Expansion of Decent Employment Opportunities for Women in Indigenous and Migrant Communities ”. Para ahli di bidangnya terlibat dalam sesi ini, yaitu perwakilan dari GAR sebagai Perusahaan, Kementarian Pemberdayaan Perempuan, dan PT. Sucofindo sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO dan RSPO.

Pada sesi ini, Ibu Tuti S. Sirait mewakili PT. Sucofindo, yang mana beliau berkecimpung sebagai Lead Auditor pada sertifikasi ISPO dan RSPO. Sekilas mengenai ISPO merupakan system sertifikasi sertifikasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia melalui Permentan no 11/Permentan/OT.140/3/2015, sementara RSPO merupakan system sertifikasi perkebunan kelapa sawit untuk tingkat internasional.

Selama melakukan audit, Ibu Tuti S. Sirait banyak berkecimpung pada aspek social dan ketenagakerjaan, sehingga pada sesi talkshow kali ini Beliau menyoroti perihal kesejahteraan pekerja wanita di perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang diaudit oleh Tim PT. Sucofindo, sekitar 31% pekerja di perkebunan adalah wanita. Mayoritas jenis pekerjaan yang mereka lakukan berpotensi memiliki efek negative bagi kesehatan, seperti semprot maupun pupuk.

Tentunya, kita mengetahui bahwa pekerjaan tersebut rentan terhadap paparan bahan kimia, seperti pestisida yang sangat beresiko terhadap kesehatan, apalagi apabila pekerja wanita tersebut dalam kondisi hamil ataupun menyusui.

Beliau juga menyampaikan bahwa jam pekerja di area pestisida pada perkebunan kelapa sawit sudah melebihi ketentuan dalam Permenaker no 03 tahun 1986 mengenai Keselamatan Kerja di Area Pestisida, dimana jam kerja maksimum dalam 1 (hari) adalah 5 (lima) jam. Selain hal tersebut, masih banyak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang masih belum memiliki kepedulian terhadap kelengkapan Alat Pelindung Diri , status karyawan , dan fasilitas kesejahteraan para pekerjanya.

Selain terkait fasilitas dan kesejahteraan Pekerja, pada standar sertifikasi RSPO juga mencakup kriteria mengenai sexual harassment, komite gender, dan free discrimination. Menurut Beliau, kedalaman dari permintaan standar RSPO untuk setiap kriteria tersebut masih belum jelas sehingga banyak sekali perbedaan implementasi di lapangan yang tentunya juga berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak pekerja wanita.

Menuju sesi ketiga yang merupakan sesi terakhir pada diskusi panel ini, membahas mengenai “Gender Responsive Smallholder Inclusion in Sustainable Supply Chain”. Pembicara untuk sesi kali ini yaitu perwakilan dari GAR selaku Perusahaan Perkebunan, dan IFC.

Bahasan pada diskusi panel kali ini banyak berbicara mengenai tidak adanya keterlibatan perempuan di lingkungan petani mandiri/petani plasma untuk mendukung jalannya usaha kebun kelapa sawit. Mayoritas pengambil keputusan adalah laki-laki atau kepala keluarga, sementara keterlibatan perempuan diperlukan untuk mendukung kesuksesan dari usaha kebun kelapa sawit yang mereka jalankan. Oleh karena itu diperlukan pendampingan dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga perempuan memiliki daya dukung dan daya juang yang tinggi.

Diharapkan acara-acara serupa dapat berlanjut hingga nantinya dapat menghasilkan saran/inovasi/usulan program bagi pemerintah ataupun pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan wanita di perkebunan kelapa sawit.

Source Policy Dialogue On Gender and Oil Palm

Leave A Reply

Your email address will not be published.