PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN Sertifikasi ISPO Lambat

7

13 April 2017  — Jakarta Perusahaan jasa sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil meminta pemerintah memangkas waktu penilaian guna mempercepat pemberian sertifikat untuk para pelaku usaha kelapa sawit.  Penasihat Teknis. PT Mutuagung Lestari (MAL) lskandar Andi Nuhung meujelaskan. Perusahaan sertifikasi umumnya rnasih terkendala dengan proses penilaian di Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Padahal, laporan hasil audit dari perusahaan tidak otomatis lolos sehingga berpotensi digelar audit ulang.

“Jarak dari kantor kami ke Komisi ISPO itu hanya beberapa kilometer, tapi bisa sampai 4 hari baru diterima

[untuk dimulai proses penilaian]. Inilah mengapa sertifikasi itu agak lama

,” tuturnya dalam acara diskusi sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, Rabu (12/4).

Berdasarkan mekanisme selama ini, proses sertifikasi diawali dengan kunjungan auditor ke lapangan untuk mengecek pemenuhan tujuh prinsip, 34 kriteria, dan 141 indikator ISPO sebagaimana termaktub dalam Permentan No. 11/2015 tentang ISPO. Laporan auditor kemudian dinilai oleh perusahaan yang selanjutnya mengirim dokumen akhir kepada Komisi ISPO. Instansi di bawah Kementerian Pertanian itu yang memutuskan apakah laporan sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Setelah mendapat lampu hijau dari Komisi ISPO, barulah perusahaan sertifikasi menerbitkan sertifikat.

“Kalau dilihat dari proses ini sebenamya tidak ada alasan bahwa ISPO itu dibilang tidak bermutu,” kata lskandar.

Kepala Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat mengakui ada kekurangan dari prosedur selama ini, termasuk menyangkut keterbatasan sumber daya manusia. Untuk itu, dalam draf Peraturan Presiden tentang ISPO dibolehkan bagi perusahaan sertifikasi memberikan sertifikat kepada pelaku usaha tanpa melalui Komisi ISPO.

“Komisi hanya melakukan evaluasi saja. Nanti yang memimpin Komisi ISPO adalah Menteri Pertanian,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keberlanjutan PT Agro Harapan Lestari (AHL) Edi Suhardi berpendapat peran Kementan dalam proses penilaian ISPO inilah yang mengesankan bahwa sertifikasi itu sebagai inisiatif pemerintah. Faktor pemerintah lantas disorot oleh lembaga swadaya masyarakat untuk meruntuhkan kredibilitas ISPO di hadapan negara-negara maju.seperti Uni Eropa.

“Parlemen Eropa itu lebih percaya dengan LSM dan mengabaikan data pemerintah karena tidak valid,” ucapnya.

Pemerintah, kata Edi, harus memperjelas visi ISPO. Jika ingin diterima oleh pasar Eropa, dia menilai bahwa ISPO harus memperbaharui sejumlah ketentuan, bahkan sampai membuat nama baru, seperti ISPO Plus. (Sumber: Samdysara Saraqih – Koran Bisnis Indonesia).

Source PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN Sertifikasi ISPO Lambat

Leave A Reply

Your email address will not be published.