Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Per-11/Mbu/09/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-08/ Mbu/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

79

28 September 2015

Mengubah : PER-08/MBU/06/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/06/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan. Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, telah ditetapkan pengaturan mengenai pedoman pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana penyertaan modal Negara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam rangka percepatan pelaksanaan penggunaan tambahan dana penyertaan modal Negara dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan khususnya mengenai perubahan penggunanaan tambahan dana penyertaan modal Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 76);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-08/ MBU/ 06/ 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS.

Pasal I

Ketentuan huruf B Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN dalam Bab III Pertanggungjawaban dan Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN pada Lampiran dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/ MBU/ 06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas diubah, sehingga menjadi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1487

Salinan sesuai dengan asli4a

Pgs. Kepala Biro Hukum

Indriani Widiastuti

NIP 19681213 199603 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-11/MBU/09/2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-08/MBU/06/2015 TENTANG PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN

PERUBAHAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PMN

A. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan tambahan dana PMN pada RUPS/Menteri selaku Pemilik Modal dilaksanakan secara berkala setiap tahun bersamaan dengan RUPS/RPB Pengesahan Laporan Tahunan.

B. PERUBAHAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PMN

1. Perubahan penggunaan tambahan dana PMN harus memenuhi salah satu syarat berikut di bawah ini :

a. Terdapat perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan tambahan dana PMN;

b. Terdapat realokasi anggaran dan/atau perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis yang lebih baik;

c. Perubahan tidak mengubah esensi pemanfaatan tambahan dana PMN baik dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian maupun terhadap kepentingan masyarakat luas; atau

d. Didasarkan atas alasan yang sangat kuat dan merupakan alternatif terakhir atau harus didasarkan atas kajian bahwa perubahan tersebut akan memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan rencana semula. Bilamana perlu, kajian tersebut didukung dengan opini pihak ketiga/ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2. Usulan perubahan penggunaan tambahan dana PMN sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, diusulkan oleh Direksi BUMN kepada RUPS/Menteri setelah mendapatkan tanggapan tertulis berupa kajian yang komprehensif dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, untuk mendapatkan persetujuan.

3. Bagi BUMN Terbuka, usulan perubahan penggunaan tambahan dana PMN sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, diusulkan oleh Direksi kepada Menteri selaku pemegang saham Negara Republik Indonesia setelah mendapatkan tanggapan tertulis berupa kajian yang komprehensif dari Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. RUPS/ Menteri dan pemegang saham Negara Republik Indonesia setelah memberikan persetujuan atas perubahan penggunaan tambahan dana PMN sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3, melaporkan perubahan dimaksud kepada Menteri Keuangan dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 September 2015

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Salinan sesuai dengan Pgs. Kepala Biro Hukum

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Indriani Widiastuti

NIP 19681213 199603 2 001

Source Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Per-11/Mbu/09/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-08/ Mbu/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

Leave A Reply

Your email address will not be published.