Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-06/Mbu/ 12/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-10/ Mbu/ 07/ 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

86

11 Desember 2017

Mengubah : PER-10/MBU/07/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sehingga Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/ MBU/ 07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan penyesuaian.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/ MBU/ 07/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR PER-10/ MBU/07/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/ MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf j dan huruf i Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian BUMN terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian

b. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

c. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata

d. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media

e. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan

f. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan

g. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

h. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

i. Dihapus; dan

j. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 34 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

( 1) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan unit Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses penyelesaian sengketa, pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan kepada mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan jabatan, serta pelaksanaan koordinasi pemberian keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait BUMN dan/atau Kementerian BUMN yang terkait dengan BUMN, pejabat, dan/atau mantan pejabat di lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.

(2) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan unit Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses penyelesaian sengketa, pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan kepada mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan jabatan, serta pelaksanaan koordinasi pemberian keterangan ahli dan/ atau saksi ahli yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait BUMN dan/atau Kementerian BUMN yang terkait dengan BUMN, pejabat, dan/ atau mantan pejabat di lingkungan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.

3. Ketentuan huruf m Pasal 40 dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Kelola Administrasi dan Perpustakaan

b. Subbagian Perbendaharaan

c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

d. Subbagian Tata Usaha Menteri

e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian

f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata

h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media

i. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan

j. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan

k. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

l. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis dan

m. Dihapus

4. Ketentuan ayat (13) Pasal 41 dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Subbagian Tata Kelola Administrasi dan Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan bahan dan pengolahan data koordinasi penyusunan kebijakan teknis, monitoring, dan evaluasi tata naskah dinas, pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan, pelaksanan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan Kementerian BUMN.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan, pemantauan realisasi anggaran, penagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pencairan Penyertaan Modal Negara, koordinasi pengelolaan keuangan, serta pembinaan pengelola keuangan.

(3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas pencatatan akuntansi dan perpajakan, verifikasi permintaan pembayaran, monitoring realisasi anggaran, serta penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN.

(4) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran kepada Menteri BUMN.

(5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kementerian.

(6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.

(7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata.

(8) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.

(9) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan.

(10) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.

(11) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha.

(12) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.

(13) Dihapus.

5. BAB XII dihapus.

6. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diu:ndangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1782

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum

7202131999031001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI BUMN
NOMOR: NOMOR PER-06/MBU/12/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN
USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-10/MBU/07/2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN BUMN

A. KEMENTERIAN BUMN

MENTERI BUMN

Sekretaris Kementerian
Biro Perencanaan, Biro Umum dan Biro Hukum
SDM dan Organisasi Human

Inspektorat
Jabatan Fungsional
Deputi Bidang Usaha Deputi Bidang Deputi Bidang Usaha Deputi Bidang
Deputi Bidang Usaha Deputi Bidang Usaha
Energi, Logistik, Konstruksi, Sarana Restrukturisasi dan Deputi Bidang
Usaha Agro dan Pertambangan, Jana Keuangan, lase
Kawasan dan dan Prasarana Pengembangan Infrastruktur Bisnis
Farmasi Industri Strategis Survey dan Konsultan
Pariwisata Perhubungan Usaha  dan Media

Asdep Bidang Usaha Asdep Bidang Usaha Asdep Bldang Usaha Asdep Bidang Usaha Asdep Bidang Usaha Asdep Restrukturisasi Asdep Manajemen Energi, Logistik, Kawasan Pertambangan, Industri Konstruksi, Sarana dan Jasa Keuangan, Jasa  Agro ciao Farmasi I dan PPKNM SDM Eksekutif BUMN dan Pariwisata I Strategis dan Media I Prasarana Perhubungan I Survey dan Konsultan I  Asdep Bidang Usaha Asdep Bidang Usaha Asdep Bidang Usaha Asdep Bidang Usaha Asdep Bidang Usaha Asdep Pengembangan Asdep Data dan Energi, Logistik, Kawasan Pertambangan, Industri Konstruksl, Sarana dan Jasa Keuangan, Jasa  Usaha Teknologi Inforrnasi Agro dan Farmasi II  dan Pariwisata II Strategis dan Media II Prasarana Perhubungan II Survey dan Konsultan II

Asdep Bidang Usaha Asdep Bidang Usaha Asdep Pelayanan Energi, Logistik, Kawasan Konstruksi, Sarana dan Hukum dan Pariwisata III Prasarana Perhubungan III Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

B. SEKRETARIS KEMENTERIAN

Biro Perencanaan, SDM dan Organisas Bag. Organisasi [idan Reformasi Birokrasi Subbag. Organisasi dan Tata Laksana

I Subbag. Reformasi Birokrasi

Bagian Manajemen

Sumber Daya Manusia

Subbag Pengadaan

SDM dan Manajemen JF

[ Subbag. Layanan SDM
pubbag. Pengembangan
SDM

Bag. Perencanaan dan
Manajemen Kinerja
L Subbag. Perencanaan dan An…ran

[Subbag. Manajemen Kinerja

SEKRETARIAT

Biro Hukum Biro Umum dan
Humas

Bag. Peraturan Bagian Periengkapan Bagian Administrasi dan
Perundang-Undangan
d Rumah Tangga dan ULP Keuangan
Subbag. Peraturan
Perundang-Undangan I Subbagian Periengkapan, Subbagian Tata Kelola
Rumah Tangga dan Administrasi dan

Subbag. Peraturan Pengelola BMN Perpustakaan
Perundang-Undangan II Subbagian ULP/ Sekretaris
Subbagian TU Pimpinan (9)
ULP
Subbag. JDIFI I

Sekretanat Subbagian Perbendaharaan
dan Pokja ULP Subbagian Verifikasi dan
Bag. Bantuan Hukum
Akuntansi
Subbag. Bantuan Bag. Humas dan Protokol
Hukum I

Subbag. Publikas1 dan
Subbag. Bantuar7_ Hubungan Media Massa
Hukum II

Subbag. Hubungan antar
Lembaga dan Masyarakat
Subbagian Protokol

C. DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

Asdep Usaha Industri Agro dan Farmasi I

Bidang Usaha Industri

Agrodan Farmasi IA

Subbidang Lisaha Industri

Agro dan Farrnasi IA-1

Subbidang Lisaha Industri

Agra dan Farrnasi

Bidang Usaha Industri

Agrodan Farmasi LB

Subbidang Usaha Industri

Agra dan Farrnasi IB-1

Subbidang Lisaha Industri

Agra dan Farrnasi 113-2

Asdep Usaha Industri Agra dan Farmasi II

Bidang Usaha Industri

Agradan Farmasi IIA

Subbidang Usaha Industri

Agro dan Farrnasi IIA-1

Subbidang Usaha Industri

Agro dan Farrnasi ILA-2

Bidang Usaha Industri Agra dan Farmasi IIB

Subbidang Lisaha Industri

Agro dan Farrnasi IIB-1

Subbidang Usaha Industri

Agro dan Farrnasi 1113-2

D. DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, KAWASAN, DAN PARIWISATA

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Usaha Energi, Logistic, sdeptisaha Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata I Kawasan, dan Pariwisata II

Bidang Usaha Energc, Bkiang Usaha Energi,

Logistik, Kawasan, dan Logistik, Kawasan, dan

Pariwisata IA Pariwisata IIA

Subbidang Energi, Logistik, ai.asolet. Subbidang Energi, Logistik,
Kawasan, dan Pariwisata 111171…1111
Kawasan, dan Pariwisata RA-1
Subbidang Energi, Logistik, Subbidang Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata 1A-2 Kawasan, dan Pariwisata 11A-2

Bidang Usaha Energi, Bktang Usaha Energi,
Logistik, Kawasan, dan
Logistik, Kawasan, dan
Pariwisata LB
Pariwisata IIB

Subbidang Energi, Logistik,
Kawasan, dan Pariwisata IB-1 Subbidang Energi, Logistik,
Kawasan, dan Pariwisata 11B-1
Subbidang Energi, Logistik, Subbidang Energi, Logistik,
Kawasan, dan Pariwisata IB-2
Kawasan, dan Pariwisata 11B-2

Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan
Pariwisata III

Mang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata ILIA

Subbidang Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata 111A-1

Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata 111A-2

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II1B

Subbidang Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata RIB-1

Subbidang Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata 111B-2

E. DEPUTI BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS, DAN MEDIA

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri,

Strategis, dan Media

Asde p Usaba Pertambangan, I ndustri Strategis, dan Media I

Batang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IA

subbidang rtarrkbangan,

Industri Strategis, dan

MPriia IA-1

Subbidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I-2

Bidartg Usaha

Pe rtam bangan, Industri rateg’ .dan Media LB

Subbidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media 1E3-1

Subbidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IB-2

Asdep Usaba

Pe rtam bangan„ I ndustri

Strategis, dan Media Ii

Btdang Usaha

Pe rtam bangan, Industri

Strategis, dan Media HA ubbidang rtambangan,

I ndustri Strategis, dan

Media IA-/

Subbidang Pertambangan,

Industri Strategis, dan

Media IIA-2

Bidang Usaha

Pe rtam bangan, Industri

Strategis, dan Media IIB

Su bbidang Pertambangan,

Industri Strategis, dan

Media 11B-1

ubbidang Pertambangan,

Industri Strategis, dan

Media IIB-2

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Bastian

02131999031001

Source Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-06/Mbu/ 12/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-10/ Mbu/ 07/ 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Leave A Reply

Your email address will not be published.