PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

81

04 Juni 2018

Mengubah : PER-02/MBU/06/2016
Mengubah : PER-01/MBU/06/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk penataan sistem remunerasi eksekutif Badan Usaha Milik Negara yang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab antara Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan/atau Anggota Direksi lainnya dalam pengelolaan perusahaan, perlu dilakukan penyesuaian atas sistem remunerasi bagi eksekutif Badan Usaha Milik Negara.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/ 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74).

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER04/ MBU / 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/ 06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 873).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/ MBU/ 2014 TENTANG PED OMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

a. Nomor PER-02/MBU/06/2016 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 952)

b. Nomor PER-01/MBU/06/2017 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 873)

diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran BAB II Huruf B angka 1 dan angka 2 serta BAB II Huruf E angka 13 dan angka 14, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2018

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WII)ODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 727
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Bastian
NIP 197202131999031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-06/MBU/06/2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR
PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN
DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB II

PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS,
DAN DEWAN PENGAWAS BUMN

B. GAJI/ HONORARIUM

1. GAJI DIREKSI.

Anggota Direksi BUMN diberikan Gaji dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
b. Gaji Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut:

1) Wakil Direktur Utama: 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama; dan
2) Anggota Direksi lainnya: 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.

c. Bagi Wakil Direktur Utama dan Anggota Direksi yang sudah ada (existing), dalam hal berdasarkan komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan gaji yang diterima menjadi lebih kecil dari gaji yang telah diterima pada tahun buku sebelumnya maka gaji Wakil Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya yang sudah ada (existing) tersebut menggunakan gaji yang diterima pada tahun buku sebelumnya.

d. RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan perusahaan.

e. Besarnya Gaji anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh RUPS/ Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

f. Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji anggota Direksi BUMN untuk tahun tertentu, maka penetapan besarnya Gaji anggota Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.

2. HONORARIUM DEWAN KOMISARIS / DEWAN PENGAWAS.

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Honorarium anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut:

1) Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
2) Wakil Komisaris Utama/Wakil Ketua Dewan Pengawas: 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari Direktur Utama; dan
3) Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas: 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf f, mutatis muntandis berlaku bagi penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Pengawas BUMN.

BAB II

PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS,
DAN DEWAN PENGAWAS BUMN

E. TANTIEM/INSENTIF KINERJA

13. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN mengikuti Faktor Jabatan sebagai berikut:

a. Wakil Direktur Utama: 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
b. Anggota Direksi lainnya: 85% (delapan puluh lima persen) dari Direktur Utama;
c. Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
d. Wakil Komisaris Utama/Wakil Ketua Dewan Pengawas: 42,5% (empat puluh dua koma lima
persen) dari Direktur Utama; dan
e. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama/ Ketua Dewan Pengawas.

14. Perhitungan komposisi besarnya Tantiem/IK sebagaimana dimaksud dalam angka 13 mulai berlaku untuk penetapan Tantiem/IK tahun buku 2018.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Bastian
NIP 197202131999031001

Source PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

Leave A Reply

Your email address will not be published.