PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/03/ 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

37

28 Maret 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan proporsionalitas, maka diberikan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kesamaan persepsi, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja serta untuk meningkatkan disiplin pegawai, perlu diatur tata cara penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

8. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74)

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/ MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER06/MBU/12/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1782)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.

2. Kementerian BUMN adalah Kementerian Badan Usaha
Milik Negara.

3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian BUMN dan PNS yang diperbantukan dan dipekerjakan di lingkungan Kementerian BUMN.

5. Pegawai Lainnya adalah Pegawai Non PNS yang diangkat pad jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai atas dasar capaian kinerja bulanan dan kehadiran dengan besaran sesuai kelas jabatan.

9. Kelas Jabatan adalah peringkat jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi Kementerian BUMN.

10. Sasaran Kinerja Pegawai atau Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai pada periode penilaian yaitu bulan Januari sampai dengan Desember sesuai tugas pokok dan fungsi.

11. Capaian SKP Bulanan adalah capaian kinerja setiap bulan masing-masing Pegawai sebagaimana ditetapkan dalam rencana SKP.

12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural pengawas (setara Eselon IV) atau pejabat lain yang ditentukan.

13. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

14. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai disiplin PNS.

16. Pengelola Kinerja Pegawai adalah pejabat tinggi pratama yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN.

17. AlaE an yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau dengan biaya pemerintah negara asing, badan internasional atau badan swasta asing, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

19. Izin Belajar adalah izin mengikuti pendidikan atas biaya sendiri oleh PNS yang bersangkutan tanpa meninggalkan tugas dan kewajiban bekerja di kantor.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerj a.

(2) Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada:

a. Pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian BUMN

b. Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dan/ atau Izin Belajar; dan

c. Pegawai yang dipekerjakan / diperbantukan di Kementerian BUMN berdasarkan surat keputusan dari instansi induknya.

(3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian BUMN.

(4) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dit erikan kepada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang:
a. tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai dan

d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada Menteri sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian BUMN, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur berbeda.

BAB III
PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai diajukan untuk setiap bulan.
(2) Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan berdasarkan kinerja Pegawai dengan unsur sebagai berikut:
a. tingkat Capaian SKP Bulanan; dan

b. tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja.

(3) Formulasi besaran Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai mengikuti perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TINGKAT CAPAIAN SKP BULANAN

Pasal 6

Tata cara penghitungan tingkat Capaian SKP Bulanan diatur tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN.

Pasal 7

(1) Periode penilaian Capaian SKP Bulanan Pegawai dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan.

(2) Besaran pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Capaian SKP Bulanan Pegawai ditetapkan sebagai
berikut:

Capaian SKP

Kriteria

Bulanan

Tunjangan Kinerja yang
dibayarkan

80%-100%

Baik

100%

60%- <80%

Cukup

95%

<60%

Kurang

90%

(3) Penilaian Capaian SKP Bulanan Pegawai dilakukan oleh Pejabat Penilai.

(4) Capaian SKP Bulanan disampaikan oleh Pegawai kepada Pengelola Kinerja Pegawai paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah periode penilaian Capaian SKP Bulanan berakhir.

(5) Dalam hal tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur, maka Capaian SKP Bulanan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

(1) Sanksi atas keterlambatan penyampaian Capaian SKP Bulanan berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% dari Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan.

(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja atas keterlambatan penyampaian Capaian SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda pada bulan berikutnya setelah Pegawai yang bersangkutan menyampaikan Capaian Kinerja Bulanannya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dikecualikan bagi Pegawai yang sedang
mengalami sakit berat yang membutuhkan perawatan dan/atau keadaan kahar.

BAB V
TINGKAT KEHADIRAN/ KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 9

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN wajib masuk dan pulang bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
a. Senin – Kamis :  pukul 07.30 – 16.00 WIB

waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB

Jum’at : pukul 07.30 – 16.30 WIB,

waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WIB;

Terhadap jam masuk bekerja diberikan toleransi waktu paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB, dengan ketentuan toleransi waktu tersebut diperhitungkan dan diganti sehingga lama bekerja menjadi 7 1/2 (tujuh setengah) jam dalam sehari (tidak termasuk waktu istirahat).

(3) Ketentuan jam masuk dan jam pulang kerja pada bulan Ramadhan dapat disesuaikan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN.

(4) Penghitungan kehadiran Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berjalan.

Pasal 10

(1) Pegawai dinyatakan melanggar jam kerja apabila:
a. tidak masuk bekerja;
b. terlambat masuk kerja;
c. pulang sebelum waktunya;
d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
e. tidak mengisi daftar hadir.

(2) Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat Alasan yang Sah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengajuan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang:
a. melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

b. dijatuhi Hukuman Disiplin; dan/atau

c. tidak mengikuti upacara bendera sesuai ketentuan.

(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan dalam % (persentase) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti besar, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

(4) Pegawai yang tidak masuk bekerja selama 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).

(5) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB VI
KODE ETIK DAN DISIPLIN PNS

Pasal 13

Ketentuan mengenai ketaatan pada kode etik dan disiplin PNS mengacu pada peraturan pdrundang-undangan mengenai kode etik dan disiplin PNS.

Pasal 14

(1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai tingkat Hukuman Disiplin yang terdiri atas:

a. Hukuman Disiplin ringan;

b. Hukuman Disiplin sedang;

c. Hukuman Disiplin berat.

(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dinyatakan dalam % (persentase) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

BAB VII
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

(1) Tunjangan Kinerja dilakukan dengan me kanisme pembayaran langsung melalui rekening Pegawai yang bersangkutan.

(2) Setiap kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai harus dikembalikan oleh Pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua

Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 16

(1) Besaran Tunjangan Kinerja untuk Calon PNS adalah 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja
Kelas Jabatan yang dipangkunya.

(2) Dalam hal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas tidak ditetapkan pada tanggal 1 (satu), maka penghitungan Tunjangan Kinerja dimulai pada bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Mengalami Mutasi Jabatan

Pasal 17

(1) Pegawai yang mengalami mutasi jabatan sehingga menyebabkan perubahan Kelas Jabatan, maka Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah:
a. dilakukan pelantikan bagi pejabat struktural; atau

b. ditetapkannya surat keputusan oleh pejabat yang berwenang bagi pejabat fungsional dan pelaksana.

(2) Dalam hal perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada tanggal 1 (satu), maka Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan baru diberikan pada bulan tersebut.

Bagian Keempat

Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai
Yang Melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar

Pasal 18

(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar ditetapkan sesuai dengan Kelas Jabatan terendah pada tingkat jabatan yang terakhir ditinggalkan.

(2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dengan sumber pendanaan bukan berasal
dari anggaran Kementerian BUMN dibayarkan sebesar 100%.

(3) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dengan sumber pendanaan dari anggaran
Kementerian BUMN, dibayarkan sesuai dengan Capaian SKP yang dikonversi dari capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap semester/ periode lain yang berlaku.

(4) Skala konversi IPK terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besar Tunjangan Kinerja yang
dibayarkan pada Program Diploma dan Sarjana ditetapkan sebagai berikut:

IPK

Konversi

Tukin
Dibayarkan

(Skala 4)
Pujian

3.51 – 4.00

110 – 120

100%

Sangat

3.01 – 3.50

100 -110

100%

Memuaskan

2.76 – 3.00

90 – 100

Source PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/03/ 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Leave A Reply

Your email address will not be published.