Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/Mbu/02/ 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

15

12 Februari 2018

Mengubah : PER-02/MBU/2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa sebagai panduan pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER02 / MBU/ 20 13 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

b. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan sarana Teknologi Informasi yang lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/ 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/ MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305)

3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74)

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/ MBU/ 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/ 2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Lampiran I angka 4 dan angka 5 dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/ MBU/ 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

 ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 312

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

 Bastian

NIP197202131999031001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/MBU/02/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER02/MBU/2013

  1. PANDUAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

4.1. Tujuan Panduan

Penyusunan panduan ini bertujuan agar:

4.1.1 koordinasi kerja dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi (TI) antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN dapat berjalan secara efektif dan efisien

4.1.2 TI selaras dengan kebutuhan bisnis

4.1.3 TI dapat memampukan (enable) bisnis dan memberikan manfaat optimal

 4.1.4 sumber daya TI digunakan dengan penuh tanggung jawab

4.1.5 risiko-risiko yang terdapat dalam TI dikelola dengan baik

 4.1.6 kepatuhan (compliance) terhadap aturan Tata Kelola TI yang ditetapkan

4.1.7 penerapan Tata Kelola TI merupakan tanggung jawab direksi, dengan akuntabilitas pelaksanaan disepakati untuk diserahkan kepada salah satu direktur sesuai dengan kepentingan bisnis masing-masing BUMN.

4.2. Kerangka Kerja (Framework) Tata Kelola TI Kerangka Tata Kelola TI terdiri dari komponen-komponen yang merupakan hierarki Tata Kelola TI, yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai pedoman untuk memandu Tata Kelola TI. Komponen-komponen tersebut terdiri dari prinsip, kebijakan, standar, prosedur, serta alat bantu dan teknik. Sebagai acuan, ruang lingkup Prinsip Tata Kelola TI yang lengkap mencakup sebagaimana tersebut di bawah:

4.2.1 Prinsip Manajemen

4.2.2 Prinsip Organisasi; 4.2.3 Prinsip Data dan Informasi; 4.2.4 Prinsip Aplikasi; 4.2.5 Prinsip Teknologi

4.2.6 Prinsip Keamanan TI.

Proses Tata Kelola TI yang perlu dikelola dalam suatu BUMN dapat dibagi dalam 2 (dua) domain kebijakan, yaitu:

a. Pengendalian Strategis;

b. Pengendalian Operasional

Panduan kebijakan TI BUMN akan mencakup pengendalian TI yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berlaku di BUMN. Kerangka kerja Tata Kelola TI (Framework-IT Governance) yang menjadi standarisasi Tata Kelola TI pada BUMN diterapkan pada sumber daya TI yang meliputi aplikasi, perangkat keras, data/ informasi, sistem informasi manajemen, dan infrastruktur TI (Sistem jaringan TI dan sistem komunikasi TI, fasilitas pendukung). Dengan demikian, kebutuhan bisnis BUMN dapat terpenuhi dari beberapa parameter, antara lain: effectiveness, efficiency, confidential, availability, integrity, compliance dan reliability of information. Dimana confidential, integrity dan availability terkait dengan sekuriti TI. Sedangkan effectiveness, efficiency terkait dengan bisnis BUMN dan reliability serta compliance terkait dengan performansi manajemen.

Penerapan kebijakan Tata Kelola TI dengan basis Framework IT Governance disesuaikan terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan bisnis BUMN. Untuk itu, masing-masing BUMN tidak harus sama penerapan kontrol pengendaliannya. Penggunaan kontrol pengendalian pada masing-masing BUMN bisa berbeda pada setiap tahunnya disesuaikan terhadap kebutuhan bisnis dan asesmen risiko TI.

• Effectiveness
Kebutuhan • Efficiency
• Confidentiality
Bisnis
• Integrity

• Availability
• Compliance
• Pengendalian • Information
Strategis Proses TI Reliability
• Pengendalian

Operasional
Sumber • Data

Daya TI • Sistem Aplikasi
• Infrastruktur
• SDM

Gambar 2. Framework Tata Kelola TI

4.3 Arsitektur Kebijakan

Struktur kebijakan Tata Kelola TI BUMN mengatur garis-garis haluan Tata Kelola TI. Sedangkan untuk peraturan detail dan teknis dituangkan dalam prosedur yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Adapun untuk tata kelola detail namun bersifat umum dan berlaku di seluruh unit kerja, dapat diatur dalam sistem standar, secara hierarki struktur kebijakan Tata Kelola TI seperti Gambar 3. Adapun hierarki dokumen dapat disesuaikan dengan hierarki dokumen BUMN.

Source Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/Mbu/02/ 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

Leave A Reply

Your email address will not be published.