Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per – 01 /Mbu/01 /2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

27

08 Januari 2018

PER-01/MBU/01/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menirnbang :

a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu adanya komitmen penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/ MBU/ 07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dan mempunyai tugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara berserta istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.

5. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan melalui sebuah aplikasi secara elektronik.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara.

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari Menteri, Staf Khusus Menteri, dan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

a. pengangkatan pertama kali dalam suatu jabatan;

b. berakhir masa jabatan;

c. pensiun; atau

d. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

(2) Penyampaian LHKPN dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama kali dalam suatu jabatan, berakhir masa jabatan, pensiun, atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara:

a. mengisi aplikasi e-LHKPN pada website www.elhkpn.kpk.go.id; atau

b. mengisi formulir LHKPN dengan format microsoft excel untuk kemudian dikirimkan melalui email ke alamat [email protected], atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK.

(2) Formulir microsoft excel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diunduh melalui website www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pasal 6

Tautan pengumuman LHKPN yang sudah diverifikasi KPK pada website www.acch.kpk.go.id dimuat pada website Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan alamat www. bumn.go. id.

Pasal 7

(1) Dalam rangka koordinasi dengan KPK terkait dengan monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertindak sebagai unit yang melakukan pengelolaan LHKPN.

(2) Dalam bertindak sebagai unit yang melakukan pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Inspektur dapat menunjuk atau menetapkan pihak-pihak untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan

LHKPN.

(3) Inspektur selaku Unit Pengelolaan LHKPN Kementerian Badan Usaha Milik Negara menunjuk Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk mengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

(4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal

7 ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam rangka monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaporan

LHKPN;

b. menyusun master jabatan, data wajib LHKPN serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun berjalan;

c. mengingatkan Penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan

d. mengkoordinasikan pencantuman tautan pengumuman LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas akhir penyampaian LHKPN.

Pasal 9

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Januari 2018

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Bastian

NIP 1972021131999031001

Source Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per - 01 /Mbu/01 /2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Leave A Reply

Your email address will not be published.