Pemerintah Targetkan Bulog Jadi Pemasok Terbanyak

4

27 Mei 2019 | JAKARTA — Pemerintah melalui Perum Bulog memperbesar keran penyaluran beras program bantuan pangan non-tunai (PBNT). Andil Bulog dalam program ini diharapkan meningkat menjadi 70 persen, dari semula 50 persen.

PBNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), yaitu mereka atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya adalah kartu keluarga sejahtera (KKS) yang salah satunya dapat digunakan di e-waroeng terdekat.

Pelebaran kanal penyaluran Perum Bulog dalam program BPNT dibahas dalam rapat yang digelar di Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (27/5/2019). Hadir saat itu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Selain itu juga hadir Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarmo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Puan mengatakan, saat ini 47 persen beras yang dijual di e-warong dalam kerangka program BPNT berasal dari Bulog. “Ke depannya akan ada peningkatan (pasokan) beras dari Bulog sebagai sinergi antara Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, dan Perum Bulog. Peningkatan ini menjadi win-win solution,” katanya saat ditemui setelah rapat.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Sosial, angka 47 persen tersebut setara dengan 575.280 ton. Adapun proyeksi ini berdasarkan perhitungan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) serta kebutuhan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per KPM per bulan.

Dengan kata lain, Bambang menambahkan, proporsi 53 persen beras yang dijual di e-warong bersumber dari pedagang dan petani. Kualitas dan harganya sesuai dengan keinginan KPM setempat.

Agus menargetkan, proporsi Bulog sebagai sumber beras di e-warong dapat naik menjadi 70 persen. Untuk mencapai target ini, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan ialah menjadikan Bulog sebagai pengelola pasokan dalam program BPNT.

Secara teknis, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengharapkan, kenaikan andil Bulog sebagai sumber pasokan beras menjadi 70 persen dapat terealisasi pada Juni 2019.

Menurutnya, angka 70 persen ini sudah cukup untuk memberikan saluran bagi Bulog sekaligus memberikan kesempatan bagi pemasok lain sehingga KPM memiliki beragam pilihan beras.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan, korporasi juga membutuhkan jaminan beras yang disalurkan juga dibeli oleh KPM. “Jangan sampai hanya jadi pajangan (di e-warong),” ujarnya.

Umumnya, KPM menerima BPNT dalam wujud kartu berisi uang nontunai sebesar Rp 110.000 setiap bulannya. KPM membelanjakan uang ini di E-warong untuk membeli beras dan telur.

Hanya imbauan

Meskipun demikian, pemerintah belum berencana menetapkan target Bulog memasok 70 persen beras di e-warong dalam program BPNT sejauh ini dalam aturan setingkat Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, atau Peraturan Presiden. “Sifatnya hanya imbauan kepada pengelola dan pengurus E-warong,” kata Andi.

Padahal sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengharapkan adanya aturan tingkat presiden yang memberi kekuatan hukum dalam mengamanatkan Bulog sebagai pemasok utama beras dalam BPNT. Hal ini penting karena dapat berimbas pada fungsi penyerapan dalam negeri untuk melindungi harga di tingkat petani.

Sebelum program BPNT, penyaluran beras subsidi menggunakan skema beras sejahtera (Rastra). Dalam skema Rastra, Bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk KPM secara langsung. Peralihan dari Rastra ke BPNT berdampak pada mengeringnya keran saluran Bulog, yakni dari 2,78 juta ton (2016), 2,54 juta ton (2017), hingga 1,2 juta ton (2018).

Kualitas beras

Terkait kualitas, Agus mengatakan, Bulog dapat memasok beras medium maupun beras premium untuk BPNT. Menurutnya, KPM memiliki fleksibilitas dalam memilih dan membeli beras di tingkat kualitas apapun.

Kementerian Sosial mendata, harga jual beras medium di E-warong berkisar Rp 9.000 per kg – Rp 10.000 per kg. Adapun harga beras premium sekitar Rp 11.000 per kg – Rp 12.000 per kg.

Agus berharap, beras dari Bulog dapat dibeli oleh KPM. Imbasnya, Bulog harus memberikan harga yang tepat dan menjamin kualitas beras yang disalurkan karena pada prinsipnya program BPNT memberikan keleluasaan bagi KPM.

Source Pemerintah Targetkan Bulog Jadi Pemasok Terbanyak

Leave A Reply

Your email address will not be published.