Menperin Terus Pacu Industri Mainan Berkembang Pesat

23

07 Agustus 2017 —¬†Faktor keamanan dan kesehatan adalah hal terpenting dalam produk mainan anak. Dalam hal ini kami masih merumuskan SNI bagi produk mainan anak. Selain itu, pangsa pasar industri mainan kita besar, maka kami berupaya industri mainan berkembang pesat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian saat menerima Executive Vice President and Chief Supply Chain Officer Mattel Inc, Peter Gibbson dan Vice President Mattel Global Procurement, Sean Murphy di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta (1/8/20170.

“Pada tahun 2016, ekspor mainan nilainya mencapai 500 juta dollar AS. Sebaliknya, China mampu menggapai nilai ekspor hingga tiga sampai empat kalinya. Dari angka tersebut mayoritas adalah ekspor dari produk plastik dan boneka,” ungkap Airlangga.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) telah menyampaikan usulan kepada Badan Standarisasi Nasional agar SNI diterapkan di hulu.

Menurutnya, potensi pasar mainan anak dalam negeri masih terbuka melihat angka kelahiran yang cukup tinggi tiap tahunnya. Pertumbuhan anak Indonesia lahir setiap tahun sebanyak 4,5 juta anak. Angka sebesar itu dianggap potensial oleh negara produsen mainan anak terbesar di dunia.

Berdasarkan catatan Kemenperin menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ekspor mainan nilainya mencapai 500 juta dollar AS. Sebaliknya, China mampu menggapai nilai ekspor hingga tiga sampai empat kalinya. Dari angka tersebut mayoritas adalah ekspor dari produk plastik dan boneka.

Dengan diterapkannya label Standar Nasional Indonesia (SNI) akhirnya mampu menekan impor industri mainan dari berbagai negara. Kondisi ini menjadi peluang bagi industri mainan lokal untuk lebih berkembang.

Sekedar informasi, aturan wajib SNI bagi industri mainan bersumber dari Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013. Kendati aturan itu terbit empat tahun lalu, namun efektivitasnya baru terasa belakangan ini. Sebabnya, sempat timbul penolakan atas beleid yang dianggap merugikan importir mainan dan pengusaha dalam negeri. Itu karena aturan anyar mengharuskan produsen mainan mengantongi sertifikat standar SNI pada produknya. Tak hanya itu, proses pengurusan sertifikat juga dinilai berbelit.

Beruntung Kementerian Perindustrian bersama PT Sucofindo, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sigap dengan memberikan bantuan pembiayaan untuk membuat SNI kepada industri mainan. Seluruh industri yang mendapatkan bantuan berstatus industri kecil menengah (IKM).

Disisi lain, peluang besar industri mainan juga ditopang pertumbuhan angka kelahiran anak di Indonesia yang berada di kisaran 4,5 juta per tahun. Walaupun tidak termasuk kebutuhan pokok, namun mainan anak merupakan barang yang dibutuhkan.

Source Menperin Terus Pacu Industri Mainan Berkembang Pesat

Leave A Reply

Your email address will not be published.