Mediasi pembebasan lahan, Kejati Sulsel teken MoU dengan 14 instansi

14

22 Maret 2017 —¬†Kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menggandeng 14 instansi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan MoU ini berlangsung di lantai delapan kantor Kejati Sulsel oleh Kajati Sulsel Jan Samuel Maringka dan para pimpinan 14 instansi tersebut, Selasa (21/3).

14 instansi tersebut masing-masing Perusda Sulsel, PT Pembangunan Perumahan Cabang VII Makassar, Kanwil BPN Sulsel, Perum Bulog Divre Sulselbar, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI Nusantara IV, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Sungai Jeneberang, PT Angkasa Pura I, PT Hutama Karya, PT Semen Tonasa, PT Sucofindo, PT Industri Kapal Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan BPOM Makassar.

“Kegiatan ini adalah wujud kerja sama antara 14 stakeholder dengan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi bukan kerja sama di bidang atau masalah pidana. Tujuannya adalah turut membantu dengan memediasi jika sekiranya mereka terkendala dalam konteks pembebasan lahan,” kata Jan Samuel Maringka kepada wartawan usai kegiatan penandatanganan MoU ini berlangsung.

Kata Jan, para stakeholder 14 instansi ini dapat menggunakan jaksa untuk turun melakukan mediasi apabila ada hal pekerjaan yang terhambat. Jaksa akan ikut dalam proses baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Artinya, kata Jan lagi, persoalan-persoalan itu bisa dimediasi oleh jaksa pengacara negara sebagai kuasa pemberi kuasa.

“Tujuannya adalah untuk mengeliminasi kerugian keuangan negara sehingga kita bisa bersinergi pada persoalan-persoalan pembangunan, sehingga pembangunan yang dimaksud bisa berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Jan Samuel Maringka seraya menambahkan, kegiatan ini adalah bagian dari TP4D atau Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah.

Ditanya soal konflik kepentingan dengan para stakeholder dari instansi-instansi itu bisa saja muncul dalam proses hukum, Jan Samuel Maringka mengatakan kerja sama yang baru saja ditandatangani terkait perdata dan tata usaha negara, jadi tidak terkait dengan masalah pidana. Jadi sekiranya ada di antara mereka yang terjerat kasus pidana maka proses hukum pidananya akan tetap berjalan.

“Walaupun proses penegakan hukum berjalan tapi pembangunan tidak boleh terhambat,” tekannya

Source Mediasi pembebasan lahan, Kejati Sulsel teken MoU dengan 14 instansi

Leave A Reply

Your email address will not be published.