Manajemen Beras Bulog : Skema Bansos Rastra Dihidupkan Lagi

5

13 Mei 2019 | JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengembalikan skema penyaluran beras Perum Bulog (Persero) ke bantuan sosial beras sejahtera dinilai bakal menimbulkan konsekuensi serius bagi keuangan negara.

Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, dikembalikannya skema bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) memang akan mengatasi masalah kebuntuan penyaluran beras Bulog pascapenerapan bantuan pangan nontunai (BPNT) 100% sejak Mei 2019.

Di sisi lain, dia memperingatkan, dihidupkannya kembali skema bansos rastra akan memaksa pemerintah menghitung ulang proses anggaran bantuan sosialnya. Untuk itu, dia meminta pemerintah melakukan pembahasan teknis untuk menyempurnakan skema tersebut.

“Kalau penyaluran beras dikembalikan ke model lama, pemerintah harus menghitung lagi berapa besar anggaran untuk subsidi penyaluran beras raskin itu. Apabila BPNT tetap jalan, dan khusus untuk beras dikembalikan ke model lama, tentu akan menimbulkan tambahan anggaran kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ,” ujarnya, Minggu (12/5).

Pada Jumat (10/5), di sela-sela Murenbangnas 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah berencana mengembalikan skema pemberian bantuan pangan sosial ke wujud fisik, yaitu beras. Hal itu dilakukan agar Bulog kembali memiliki kepastian kanal penyaluran di tengah tingginya stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini mencapai 2,1 juta ton.

Rencana tersebut merupakan wacana ketiga yang ditawarkan pemerintah dalam mencari solusi penyaluran beras Bulog.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan untuk mengembalikan program tunjangan pangan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Pegawa Negeri Sipil (PNS) ke dalam bentuk beras atau natura. Selain itu, Bulog juga meminta agar mereka menjadi pemasok tunggal bagi outlet penukaran BPNT, seperti di eWarong.

PERSOALAN LAMA

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Kudhori mengatakan apabila skema bansos rastra dihidupkan lagi, pemerintah dan Bulog harus siap menghadapi persoalan lama yakni lemahnya kepatuhan terhadap prinsip 6T.

Adapun, prinsip 6T itu adalah tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tertib administrasi.

“Masalahnya, apakah pemerintah dan Bulog sudah punya antisipasi agar persoalan rendahnya kepatuhan terhadap 6T dalam proses penyaluran rastra tidak terulang kembali? Sebab, BPNT ini tujuan awalnya untuk mengurai rendahnya kepatuhan 6T dalam proses penyaluran bansos.”

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah mengadopsi kebijakan penetapan Bulog sebagai penyalur beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT. Menurutnya, kebijakan itu akan lebih tepat untuk menekan terulangnya persoalan rendahnya kepatuhan 6T.

Di sisi lain, kebijakan tersebut akan menjadi solusi agar Bulog tetap memiliki kepastian jalur penyaluran beras, sehingga stok tidak menumpuk dan penyerapan di tingkat petani berjalan maksimal.

“Namun, dengan catatan Bulog harus berubah dan bertransformasi dalam menyediakan berasnya di outlet-outlet BPNT. Tidak bisa dengan kualitas dan jenis yang ada sekarang. Sebab, masyarakat penerima BPNT memegang kendali penuh atas uang yang mereka terima,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, pengembalian skema bansos rastra tanpa dibarengi dengan kebijakan tambahan akan membuat potensi kehilangan anggaran pemerintah kembali muncul.

“Dahulu, skema bansos rastra dalam berbagai kajian peneliti, tiap tahunnya membuat pemerintah kehilangan 40% anggarannya untuk bantuan sosial. Masak iya pemerintah mau kembali mengulangi persoalan itu,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, Bulog siap untuk kembali menyalurkan beras dalam skema bansos rastra. Menurutnya, wacana yang digawangi Wapres Jusuf Kalla tersebut sudah menjadi pembahasan pemerintah dalam beberapa kesempatan.

“Kebijakan itu akan menjadi solusi di sisi penugasan Bulog oleh pemerintah. Di mana di undang-undang tertulis jelas, Bulog ditugaskan menyerap gabah dan beras petani dalam rangka stabilitas harga pangan. Dari penyerapan itu digunakan untuk CBP dan memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini, dengan adanya BPNT, peran dan tugas Bulog ini diabaikan.”

Adapun, undang-undang yang dimaksud Tri adalah Instruksi Presiden (Inpres) No5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dan Peraturan presiden (Perpres) No.48/2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Dia mengasumsikan, apabila skema bansos rastra dikembalikan, total penyaluran beras Bulog tahun ini bisa mencapai hampir 3 juta ton. Asumsi itu diperoleh dari 1,5 juta ton tambahan dari bansos rastra dengan perhitungan 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menerima 10 kg beras/bulan seperti tahun lalu. Jumlah itu ditambah pula dari target operasi pasar Bulog tahun ini sebesar 1,48 juta ton dan alokasi bansos rastra Januari—April sebanyak 213.000 ton.

“Kendati nantinya kami harus menyalurkan beras 3 juta ton tahun ini, stok kami pastikan aman. Karena stok CBP sekarang 2,1 juta ton, dan belum lagi ditambah dari pengadaaan kami yang bisa lebih besar dari target 1,8 juta ton tahun ini. Selama ini penyerapan kita rendah karena memang stok kita masih terlalu banyak,” ujarnya.

Sementara itu, Tri menegaskan kesiapan Bulog untuk menepati prinsip 6T dan ketepatan sasaran dalam menyalurkan beras kepada KPM apabila skema bansos rastra dikembalikan.

Kepada Bisnis, Menteri Sosial Agus Gumiwang enggan berkomentar tentang wacana pengembalian skema bansos rastra. Dia hanya menegaskan Kementerian Sosial siap mengikuti tiap instruksi dari Presiden maupun Wakil Presiden.

Terkait dengan rencana skema Bulog sebagai pemasok tunggal beras di outlet BPNT, dia mengatakan sejak awal Bulog diperbolehkan menjadi pemasok beras di eWarong.

“Hanya saja Bulog tidak bisa diberikan hak monopoli, karena kita juga mengundang pengusaha lokal. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian ditingkat lokal. Selain itu, ini juga dalam rangka agar KPM mendapatkan harga dan kualitas beras yang baik,” jelasnya.

Untuk itu, dia berharap melalui skema yang ada saat ini, perusahaan beras swasta dan Bulog berkompetisi. Dia menambahkan dalam datanya, Bulog sejatinya telah menjadi pemasok beras dalam program BPNT sebesar 48% dari total beras yang dijual ke KPM BPNT.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, hingga saat ini belum ada perkiraan kapan wacana Wapres Kalla tersebut akan dilakukan. Dia menegaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai kajian untuk menuntaskan persoalan Bulog tersebut.

Source Manajemen Beras Bulog : Skema Bansos Rastra Dihidupkan Lagi

Leave A Reply

Your email address will not be published.