Kompor Bioetanol Pengganti Kelangkaan Gas LPG

9

Selasa, 16 Juni 2015 | Beberapa tahun yang lalu, era SBY-JK masyarakat didorong untuk memakai energi alternatif berupa LPG sebagai pengganti minyak tanah. Namun belakangan masyarakat dibuat tidak nyaman dengan banyaknya kasus ledakan tabung LPG yang membahayakan, selain kenaikan harga gas LPG 12 kg (JP 2 Maret 2015). Disparitas harga yang tinggi antara tabung LPG12 kg Rp 134 ribu dengan tabung melon yang bersubsidi dengan harga HET Rp 16 ribu, membuat masyarakat cenderung memborong atau menimbun LPG tabung melon, dan kelangkaan LPG tabung melon pun tak bisa dihindari (JP 4 Maret 2015).

Meski mahal dan langka, tetap dicari dan dibeli. Karena kemudahan yang sudah terlanjur dinikmati para pemakai gas LPG membuat masyarakat enggan kembali ke minyak tanah yang kini dirasa ribet dan kotor. Karena itu, kebutuhan akan kompor bioethanol semakin terasa relevansinya. Selain untuk menghindari monopoli, kehadiran kompor alternatif bisa mengontrol harga, sehingga terjadi persaingan harga yang sehat di pasar,.

Bioetanol untuk Kompor

Sumber energi fosil di Indonesia khususnya minyak bumi kian langka. Penggunaan terbesar adalah pada sektor rumah tangga dan komersial, diikuti oleh sektor industri, transportasi, dan bahan baku. Hal ini mendorong pemerintah untuk mulai menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencegah habisnya minyak bumi. Salah satu energi alternatif yang bisa dimanfaatkan adalah bioetanol.

Sejak 4 tahun yang lalu pertama kali diperkenalkan hingga sekarang, bioetanol telah mengalami peningkatan dalam penjualannya. Akan tetapi bioetanol tersebut sebagian besar hanya dikonsumsi untuk skala industri. Sedangkan untuk transportasi dan target sektor rumah tangga yaitu penggunaan kompor bioetanol, masih mengalami kendala, terutama kelemahan pada desain kompornya.

Terkait dengan masalah kompor bioethanol, pemerintah telah mengupayakan rencana pengurangan penggunaan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, masyarakat telah mengupayakan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah. Penggunaan bioetanol memerlukan kompor yang berbeda dengan kompor minyak tanah. Kompor bioetanol memang belum sepopuler kompor minyak tanah maupun kompor LPG, akan tetapi sampai saat ini banyak pihak yang optimis akan kelangsungan hidup produk tersebut di masa yang akan datang, baik itu untuk perseorangan maupun instansi.

Salah satu keunggulan kompor bioethanol tersebut adalah bahwa kompor ini lebih aman daripada menggunakan kompor gas LPG, karena kompor ini tidak memerlukan tekanan, etanol cukup digantungkan di tempat yang lebih tinggi dari posisi kompor atau dengan low-pressure. Untuk mematikan kompor ini cukup dengan dikecilkan regulatornya dan ditiup pada saat api sudah mengecil, bahkan disiram air pun api sudah mati persis penanganan terhadap kompor minyak tanah.

Dari aspek harga juga sangat kompetitif, dasar aturannya adalah Kepmen ESDM No. 3784 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang HIP BBN yang menetapkan formulasinya yaitu Argus FOB Thailand +14%. Atas dasar formulasi itu harga jual bioethanol adalah USD 550/KL atau Rp 7000 per liter. Jika ditambahkan biaya handling, distribusi dan marketing Rp 3000 per liter, maka harga komersialnya Rp 10.000 perliter atau Rp 120,000 untuk 12 liter dan harga subsidinya Rp 5000 per liter atau Rp 15.000 untuk kemasan melon 3 liter. Padahal kalori panasnya labih tinggi ketimbang LPG, karena itu mampu memasak lebih cepat.

Seandainya kompor bioetanol ini digunakan secara masif di republik ini maka akan menimbulkan efek berganda yang akan berimbas langsung kepada kesejahteraan petani. Seandainya singkong digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, maka akan bergulir kegiatan perekonomian dari petani sampai pengguna energi akhir yaitu para ibu rumah tangga pemakai kompor bioetanol. Dan jika bahan baku etanol tersebut terbuat dari tetes tebu (molasses), maka putaran dana triliunan rupiah itu akan mampu memberdayakan puluhan pabrik gula dan petani tebu yang kini kondisinya rata-rata hidup segan mati tak mau.

Kelemahan utama beberapa kompor bioethanol produksi lokal seperti: kompor Bionas dari Yogyakarta, kompor Kuwatsu, serta kompor Repindo antara lain kurang efisien, kurang nyaman dan kurang user-friendly bagi penggunanya. Kelemahan tersebut menyebabkan kompor bioetanol masih kurang bisa diterima masyarakat hingga saat ini. Karena itu, perlu dikembangkan kompor bioetanol yang lebih berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dan itu sangat memungkinkan karena cara kerjanya yang amat sederhana.

Perlu Pemihakan

Upaya pemerintah dalam mendorong EBT tercermin pada roadmap Dewan Energi Nasional (DEN) terkait pemakaian EBT yang sangat optimis yaitu 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Mimpinya fantastis tetapi realisasinya minimalis, penyebab utamanya karena tidak adanya political will yang memihak secara kongkrit pada penguatan pemakaian bioetanol tersebut, misalnya dalam bentuk insentif, subsidi ataupun kemudahan pembebasan cukai.

Rendahnya komitmen pemihakan pemerintah terhadap bioethanol (baca: EBT) ini juga dirasakan pada pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk sektor transportasi. Meskipun sudah ada permen ESDM 25/2013 yang mengharuskan mencampur BBM dengan BBN (nabati) 1-2% untuk BBM PSO dan non PSO, tetapi realisasinya nihil, termasuk pada perusahan minyak plat merah Pertamina. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan umum di negeri ini bahwa banyak peraturan menteri dibuat memang untuk dilanggar.

Source Kompor Bioetanol Pengganti Kelangkaan Gas LPG

Leave A Reply

Your email address will not be published.