Kek Mandalika, Ujung Tombak Perekonomian Nusa Tenggara Barat

43

LOMBOK, 20 Oktober 2017 – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat akhirnya resmi beroperasi pada Jumat 20 Oktober 2017. Peresmian ini dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo dan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Nasional KEK dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer dan pejabat pimpinan daerah.

KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Dengan terpenuhinya kriteria kesiapan beroperasi, maka Dewan Nasional memutuskan bahwa KEK Mandalika dinyatakan resmi beroperasi dan siap untuk menerima dan melayani investor. Pengembangan KEK Mandalika sendiri diprioritaskan untuk kegiatan industri Pariwisata dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat.

KEK Mandalika dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di atas lahan seluas 1.175 Ha.  Pengembangan kawasan diperkirakan menarik investasi sebesar Rp 28,63 triliun hingga 2025 dan mempekerjakan 58.700 sumber daya manusia. Adapun total investasi pembangunan kawasan di KEK Mandalika diproyeksi menelan dana sebesar Rp 2,2 triliun.

Rini mengungkapkan, pengembangan KEK diarahkan untuk memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian agenda prioritas yang tertuang dalam Nawacita. Kehadiran KEK Mandalika diharapkan dapat membangun kemampuan dan daya saing ekonomi melalui industri-industri yang menciptakan nilai tambah (value added) dan mendorong daya saing ekonomi masyarakat NTB di pasar domestik dan internasional.

“Saya ucapkan selamat atas beroperasinya KEK Mandalika NTB. Tentunya kehadiran KEK ini bisa membawa dampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan di wilayah Nusa Tenggara umumnya, “ kata Rini. Lebih lanjut Rini berharap, beroperasinya KEK Mandalika nantinya juga akan diikuti dengan KEK lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Hingga Oktober 2017 tercatat sudah ada empat KEK yang beroperasi yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu dan KEK Mandalika.

Enam KEK lainnya yaitu KEK Bitung,  Maloy Batuta, Tanjung Api-api, Tanjung Kelayang, Morotai dan Sorong masih dalam proses pembangunan. Untuk bisa beroperasi, setiap KEK harus memenuhi tiga kriteria kesiapan yaitu lahan dan infrastruktur kawasan, kelembagaan serta sumber daya manusia dan perangkat pengendalian administrasi.

Abdulbar menambahkan, pihaknya optimistis KEK Mandalika akan mampu membawa multiplier effect perekonomian yang besar bagi masyarakat NTB khususnya masyarakat sekitar kawasan. Sejak ITDC melakukan pembangunan infrastruktur secara intensif di zona inti kawasan, sedikitnya ada 10 unit usaha baru berbentuk homestay,resto, café, dan toko retail memulai usaha di zona Barat kawasan. Jumlah ini diyakini masih akan bertambah sejalan dengan kegiatan pengembangan kawasan dan proyek yang berlangsung. Secara bertahap, diyakini dalam lima tahun ke depan, KEK Mandalika diperkirakan akan mampu menyerap hampir 5000 tenaga kerja lokal. “Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak sehingga peresmian operasionalisasi KEK Mandalika sebagai perwujudan pembangunan Indonesia dari pinggiran dapat terlaksana,”tutupnya.

Sementara itu, untuk mendukung nilai lokal NTB sebagai kawasan Islami serta sebagai salah satu destinasi wisata halal, Menteri BUMN juga ikut meresmikan Masjid Nurul Bilad Mandalika. Masjid ini dibangun oleh arsitektur yang mengadopsi nilai kearifan lokal dari Masjid Bayan, Kabupaten Lombok Utara dan bangunan adat Beleq Sembalun.  Masjid ini dibangun di atas lahan dengan luas 5 ha yang mampu menampung total 5.500 orang yaitu 2000 orang di dalam masjid, 500 orang di selasar, 2000 orang di courtyard dan 1000 orang di plaza.

Source Kek Mandalika, Ujung Tombak Perekonomian Nusa Tenggara Barat

Leave A Reply

Your email address will not be published.