Kejaksaan Dukung Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan di Jawa dan Bali

16

Surabaya, 14 Juni 2016 – PT PLN (Persero) menggandeng Kejaksaan Agung RI untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan Program 35.000 Mega Watt (MW). PLN menyadari bahwa keberhasilan Nawacita kelistrikan Program 35.000 MW sangat membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Seluruh elemen harus saling bahu membahu, mulai dari internal PLN sendiri hingga Pemerintah khususnya dari segi hukum. Hal ini dikarenakan besarnya Program 35.000 MW yang menjadikannya rentan akan berbagai hal. Untuk itu diperlukan pengawalan dan pengamanan dari sisi hukum agar Program 35.000 MW menjadi kuat dalam pelaksanaannya.

Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Agung RI kepada Unit PLN di Regional se-Jawa Bali diselenggarakan pada 14 Juni 2016 di Surabaya. Sosialisasi ini diikuti oleh Unit PLN di Regional Jawa-Bali yang terdiri dari Regional Jawa Bagian Barat, Regional Jawa Bagian Tengah, serta Regional Jawa Bagian Timur dan Bali. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut pelaksanaan Forum Strategis Nasional di PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada 7 Januari 2016.

Dalam sambutannya, Direktur Bisnis Regional Jawa Timur dan Bali Amin Subekti mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun ke depan kebutuhan listrik tumbuh sebesar rata-rata 8,8% per tahun dan sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau “RUPTL” 2015-2024, pada akhir 2019, Rasio Elektrifikasi ditarget mencapai 97,4%.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia bukan hanya beban dan tanggungjawab PLN semata, namun merupakan beban dan tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa Indonesia, mengingat bahwa keandalan dan ketersediaan tenaga listrik yang berkelajutan (sustainability) adalah tanggung jawab Negara,” tambah Amin Subekti.

Sebelumnya melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 telah dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4) Pusat dan Daerah. Ini merupakan wujud dukungan Pemerintah untuk mengawal Program 35.000 MW. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI DR. M. Adi Toegarisman, SH, MH mengatakan bahwa Kejaksaan RI sebagai bagian dari pemerintah sekaligus sebagai aparat penegak hukum, memandang penting upaya pengamanan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Hal tersebut didasari adanya pemikiran bahwa keberhasilan pembangunan tidak akan terlepas dari adanya fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa. Dengan kata lain, pelaksanaan agenda penegakan hukum harus bertujuan untuk mendukung upaya pembangunan secara lebih luas. Pada hakikatnya keberhasilan pembangunan nasional merupakan tanggung jawab semua pihak dan harus menjadi skala prioritas pada saat ini,” tambahnya.

Sebagai wujud keseriusan manajemen PLN terhadap terbentuknya TP4P tersebut, PLN telah membentuk Tim Imbangan Pengawal dan Pengaman PT PLN (Persero) dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0219.K/DIR/2015 tanggal 13 November 2015. Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kesamaan pola pikir, sikap, tindak, tekad dan semangat dari seluruh stakeholder pelaksana pembangunan ketenagalistrikan.

Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PLN dalam periode 2015 – 2024 di Regional se-Jawa Bali adalah pembangkit dengan total kapasitas mencapai 37.115 MW, transmisi dengan panjang mencapai 18.471 kms, dan Gardu Induk (GI) dengan kapasitas mencapai 106.096 MVA. Untuk mencapai realisasi investasi tersebut tentunya bukanlah pekerjaan mudah, karena mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi berbagai masalah bisa menghambat kelangsungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik permasalahan teknis maupun non teknis termasuk permasalahan hukum.

Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan dukungan dan sinergi antara instansi-instansi terkait baik aparatur penegak hukum sebagai langkah antisipatif dan preventif agar program ini benar-benar terlaksana sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maupun dukungan pemerintah dan masyarakat yang bersinggungan langsung untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2016 telah menandatangani Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dimana Pemerintah Pusat menugaskan kepada PLN dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan Perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Dengan adanya Perpres tersebut, diharapkan Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, antara lain penetapan lokasi, ijin lingkungan dan ijin mendirikan bangunan.

Selain itu, Presiden juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dimana salah satu Instruksi Presiden adalah agar para stakeholder mendahulukan proses administrasi pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kehadiran TP4 Kejaksaan RI baik Pusat maupun Daerah nantinya diharapkan dapat mengawal, memberikan penerangan dan penyuluhan hukum, menjadi mitra untuk berdiskusi, serta memberikan pendampingan hukum, bahkan mengendorse dokumen dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir (mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kontrak pembangunan). Hal tersebut selaras dengan tugas dan fungsi TP4P yang diamanatkan oleh Bapak Jaksa Agung sebagai upaya preventif, sehingga tidak ada permasalahan hukum yang dialami oleh Para Pegawai maupun Pejabat di Lingkungan PLN selaku pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dikemudian hari.

Kontak Person :
Agung Murdifi
Manajer Senior Public Relations PT PLN (Persero)
Facs. 021 7227059
Email : [email protected]

Source Kejaksaan Dukung Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan di Jawa dan Bali

Leave A Reply

Your email address will not be published.