Kaltim Minim Sertifikasi Produk Lokal

38

23 Januari 2017 — Gempuran tenaga kerja asing (TKA) akan sulit dibendung dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). PT Sucofindo (Persero) Cabang Balikpapan, Kalimantan Timur berharap, pemerintah daerah lebih gencar lagi menyosialisasikan dan memfasilitasi sertifikasi produk dan kompetensi tenaga kerja.

Upaya ini dilakukan tentu untuk meningkatkan daya saing lokal. Sebab, kesadaran akan pentingnya standarisasi di Kaltim dinilai masih rendah, apalagi pada kalangan pengusaha kecil dan mikro. Padahal, pasar bebas masyarakat ekonomi Asia (MEA) sudah mulai berjalan sejak tahun lalu. Kemudahan investasi dan masuknya produk dan pekerja seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas.

Kepala Cabang PT Sucofindo Balikpapan Edward Saragih mengatakan, kesiapan skala nasional, sudah cukup gencar. Tinggal di daerah yang belum begitu gencar. “Perusahaan sudah tidak lagi mudah mengeluarkan biaya sertifikasi, pemda yang masih bisa. Anggarannya memang terbatas, tapi pos-posnya sudah jelas,” ungkapnya (19/1).

Sepanjang tahun lalu, pihaknya mencatat sektor yang banyak menggunakan jasa perseroan untuk pelaksanaan sertifikasi adalah industri perhotelan, industri perkayuan dan batu bara. Sertifikasi mengarah ke standarisasi produk.

Edward menilai, kalangan pengusaha di perhotelan telah memahami bahwa kualitas layanan harus ditingkatkan untuk bersaing di tengah perlambatan ekonomi. Sementara pada industri perkayuan, standarisasi dibutuhkan sebagai persyaratan ekspor.

”Sepanjang tahun lalu masih perhotelan yang banyak melakukan sertifikasi, ada juga sekitar 20 perusahaan di industri kayu yang standardisasi untuk ekspor, batu bara juga demikian. Ada juga produsen makanan dan minuman lokal,” jelasnya.

Menjurus ke produk lokal level UMKM, dia mengakuproduk-produk buatan lokal pun belum seluruhnya terstandardisasi, padahal standarisasi produk merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Apabila kualitas produk terjamin, maka daya saing pun akan meningkat.

Namun, dia menyadari keterbatasan dana pada kalangan pengusaha kecil dan mikro. Apabila produk harus distandardisasi sebelum beredar, pengusaha akan merasa terbebani. Menurut Edward, di sinilah pemda seharusnya berperan.

Lebih jauh, dikaitkan dengan direct call, dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya juga belum menerima kabar standardisasi komoditas-komoditas ekspor yang mengisi volume di pelabuhan peti kemas Kariangau. Padahal, sebagian komoditas ekspor andalan Kaltim termasuk unggulan.

“Jangankan mau masuk ke pasar di negara lain, saya masih ragu kita dapat bertahan di negara sendiri. Upaya sertifikasi belum gencar, padahal produk dan tenaga kerja sudah bisa keluar masuk dengan lebih mudah,” tutupnya.

Source Kaltim Minim Sertifikasi Produk Lokal

Leave A Reply

Your email address will not be published.