JR Hadiri Penandatangan Nota Kesepahaman Aplikasi E-Government Pemprov Jabar

35

29 November 2016, Humas Jawa Barat —¬†Bertempat di gedung sate Jl. Diponegoro Bandung, 25 November 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit koordinasi dan Supervisi bidang pencegahan mendorong 17 pemerintah provinsi memberlakukan praktik terbaik pada bidang perencanaan anggaran, dalam hal ini mendorong 17 provinsi di Indonesia untuk memanfaatkan aplikasi E-Government Pemprov Jabar yaitu salah satunya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM dengan Bank Lokal dan Bank Nasional yang sudah bekerjasama atau yang lebih dikenal dengan sebutan E-Samsat.

Komitmen ini diwujudkan melalui  penandatangan Nota kesepahaman oleh 17 pemerintah provinsi, yang di hadiri dan saksikan langsung oleh wakil ketua KPK Basaria Panjaitan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur Utama Jasa Raharja Budi Setyarso, Direktur Operasional Budi Rahardjo, Kepala Divisi Pelayanan Abdul Haris, Kepala Jasa Raharja cabang Jawa Barat Delya Indra beserta staff, ke-17 provinsi tersebut antara lain Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, lampung,Banten, Jawa tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, SulawesiTengah, Sulawesi Selatan, NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Hal ini dilakukan oleh KPK sebagai bentuk realisasi fungsi kordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitoir terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintah negara dan juga mendorong terimplementasinya sistem pengelolaan pemerintah berbasis aplikasi elektronik pada tata kelola pemerintah daerah.

Dua hari sebelum di adakan penandatanganan Nota kesepahaman, para personel dari pemerintah daerah tersebut atau Tim Pembina Samsat Yang terdiri dari Dirlantas, Kadispenda dan Kepala Cabang Jasa Raharja setiap provinsi sudah mengikuti workshop yang di bagi menjadi dua gelombang, yakni tanggal 23-25 November 2016 yang diikuti oleh 8 provinsi dan 29 November-1 Desember 2016 yang diikuti oleh 9 provinsi.

Source JR Hadiri Penandatangan Nota Kesepahaman Aplikasi E-Government Pemprov Jabar

Leave A Reply

Your email address will not be published.