INDUSTRI TEH : Mendorong Produktivitas

49

14 September 2016 —¬†Sebagai salah satu jenis perkebunan tertua di Indonesia, teh telah mengalami pasang surut. Komoditas ini mulai populer setelah era politik tanam paksa selesai. Walaupun secara yuridis sebetulnya dihentikan tahun 1830, politik tanam paksa baru berakhir tahun 1870 setelah Pemerintah Kolonial Belanda melahirkan Undang-Undang Agraria. Undang-undang ini mendorong investasi besar-besaran di sektor perkebunan.

Teh menjadi salah satu komoditas yang dilirik investor dan mengubah sebagian wajah Jawa Barat, terutama yang berada di ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Masuknya modal asing untuk perkebunan teh kala itu sekaligus juga menggerakkan tenaga kerja, baik dari wilayah sekitar maupun wilayah jauh. Interaksi sosial yang baru ini bergerak bersamaan dengan interaksi ekonomi dari beroperasinya perkebunan teh.

Sebagaimana komoditas lain, teh mengacu pada harga dunia yang terbentuk di pasar komoditas dan lelang. Selama 20 tahun terakhir, terjadi kelebihan pasokan di pasar dunia sehingga harganya turun. Akibatnya, komoditas ini makin tak populer di kalangan petani. Para petani atau pengusaha perkebunan teh mulai mengonversi lahan. Celakanya, konversi kebun teh juga terjadi di lahan milik negara.

Data Dewan Teh Indonesia menunjukkan, luas lahan perkebunan teh Indonesia saat ini tinggal sekitar 130.000 hektar dari sekitar 160.000 hektar pada 10 tahun lalu. Sekarang, produksi teh sekitar 125.000 ton per tahun. Walaupun konsumsi teh domestik hanya 350 gram per kapita per tahun-dibandingkan dengan, misalnya, Inggris yang sudah mencapai 2 kilogram per kapita per tahun-Indonesia tetap perlu impor teh karena produksi domestik itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik.Dalam beberapa tahun terakhir, volume impor teh terus naik dan kini sudah mencapai 20.000 ton selama setahun atau sekitar 6,5 persen dari produksi nasional. Persoalan yang dihadapi industri teh nasional tidak hanya impor, tetapi juga rendahnya produktivitas, luas kebun teh rakyat, dan keberpihakan pemerintah.

Jika mengacu pada luas lahan dan produksi, produktivitas kebun teh nasional hanya sekitar 1.083 kilogram per hektar per tahun. Hal ini tak terlepas dari rendahnya produktivitas di lahan perkebunan rakyat yang mencapai sekitar 57.000 hektar.

Inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan produktivitas sudah muncul, salah satunya dirintis oleh PT Kabepe Chakra yang punya basis perkebunan seluas 4.000 hektar di beberapa daerah di Jawa Barat dan bermitra dengan 3.500 petani yang mengelola 3.000 hektar lahan. Dalam perayaan ulang tahun ke-60 perusahaan itu, yang dipusatkan di Perkebunan Negara Kanaan, Kabupaten Bandung, Sabtu (10/9), terungkap, produktivitas kebun rakyat yang menjadi mitra Chakra ada yang mencapai 4.000 ton per hektar per tahun.

Presiden Direktur PT Kabepe Chakra Rachmat Badruddin menuturkan, kunci peningkatan produktivitas perkebunan rakyat adalah manajemen kebun. Selain memperhatikan bibit yang baik, rupanya menganalisis kebocoran produksi sangat penting.

Kebocoran itu bisa datang dari mana saja dan harus ditambal karena distribusi produksi teh nasional dari kebun rakyat masih dikuasai oleh para pedagang atau perantara. Namun, inisiatif satu perusahaan saja tidak akan cukup. Perusahaan swasta dan perusahaan milik negara yang menjalin kerja sama dengan petani teh rakyat harus terus mendorong produktivitas.

Keberpihakan negara juga perlu terus ditingkatkan. Walaupun membentuk Dewan Teh Indonesia, campur tangan pemerintah sangat minim. Hal ini sangat berbeda dengan sejumlah produsen teh dunia, seperti India. Pemerintah India membentuk dewan teh dan sekaligus membuka kantor cabang dan kantor promosi di London, Inggris.

Source INDUSTRI TEH : Mendorong Produktivitas

Leave A Reply

Your email address will not be published.