Industri CPO Remuk, Pemerintah Diminta Turun Tangan

57

 05 Pebruari 2015 — Jakarta Para pengusaha kelapa sawit menjerit. Pasalnya, harga crude palm oil (CPO) di pasaran dunia terus mengalami penurunan. Penurunan harga tersebut, selain disebabkan harga komoditas lainnya seperti kedelai dan sun flower yang sedang merangkak naik di negara penghasil, juga dipicu harga minyak dunia yang terus merosot. Kondisi ini juga membuat harga BBM (premium dan solar) di Indonesia juga mengalami penurunan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioefuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, kondisi ini juga memukul program mandatory bahan bakar nabati (BBN) sebesar 10 persen tak lagi ekonomis. Padahal, ada 11 perusahaan CPO yang memproduksi biodiesel hingga 5,2 juta ton yang mensuplai ke Pertamina. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat hingga 7 juta ton tahun 2015 seiring dengan adanya 2-3 perusahaan CPO yang memproduksi biodiesel.

Dikatakan, dengan kondisi harga CPO yang terus terjun bebas, perusahaan-perusahaan CPO di Indonesia akan menghentikan pasokan biodieselnya ke Pertamina. “Mereka mengeluhkan harga jualnya kini jauh di bawah biaya produksi,” ujar MP Tumanggor dalam keterangan persnya, Rabu (4/2). Dikatakan Tumanggor, dengan turunnya harga solar yang awalnya sekitar US$100 menjadi US$60 dan sekarang US$50, maka harga solar di sini lebih murah. Namun, selama ini produsen FAME mensuplai bahan baku yang dicampur dengan solar untuk biodiesel, harganya tidak mengikuti harga solar.

Selama ini, pemerintah selalu berpatokan pada Mean Of Platts Singapore (MOPS). “Kita mengikuti karena diinstruksikan oleh Wakil Presiden dan juga saat itu masih ada margin. Namun, kita tidak memperhitungkan bahwa harga solar akan jeblok seperti saat ini,” ujarnya. “Sebenarnya sejak dulu, Aprobi sudah protes akan ketentuan MOPS ini. Nah, untuk kondisi harga CPO saat ini, jika ketentuan MOPS tersebut tetap diikuti maka banyak produsen FAME akan mengalami kerugian,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, dalam empat bulan terakhir ini hampir semua produsen biodiesel FAME berdarah-darah mengalami kerugian. Tak tanggung-tanggung Tumanggor menyebut kerugian yang diderita produsen FAME antara US$ 275-350 per ton. Angka kerugian ini diperoleh dari harga CPO saat ini sekitar US$ 600 per ton. Kemudian ditambahkan biaya konversi produksi FAME sebesar US$188 diperoleh angka US$ 788 per ton, belum termasuk biaya angkut.

Dari angka tersebut kemudian dikurangi dengan harga patokan ekspor (HPE) yang ditentukan pemerintah sebesar US$ 450 per ton. Ketemu angka kerugian sebesar US$338 per ton. “Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus bisa-bisa apa yang terjadi pada tahun 2009 dimana harga CPO waktu itu menyentuh level US$300 per ton dan membuat semua produsen biodiesel menghentikan suplai ke Pertamina. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi lagi,” tandasnya.

Di sisi lain, lanjut Tumanggor, dengan kondisi harga CPO yang terus turun, pemerintah juga akan kehilangan bea keluar yang sifatnya progresif. Artinya, setiap kelipatan harga CPO US$ 50, maka bea keluar naik 1,5%. Sebagai gambaran, pada saat harga CPO US$ 800 maka bea keluarnya 7,5 persen. Nah, kalau menyentuh US$ 900 maka bea keluarnya sebesar 10,5 persen. Jika pemerintah mampu mengerek harga CPO sebesar US$ 900 maka potensi penerimaan negara dari bea keluar mencapai sekitar US$ 1,9 miliar atau setara Rp 20 triliun.

“Yang terjadi sekarang pemerintah belum memperoleh bea keluar karena harga CPO yang terus turun. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena bisa menghancurkan industri CPO Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya. Dia berharap pemerintah segera bergerak cepat untuk menyelamatkan industri CPO Indonesia. Pemerintah harus komitmen melaksanakan mandatory biodiesel 10 persen (B10) hingga terealisasi tahun 2015 yang kemudian dilanjutkan B20 pada 2016.

Saat ini program B10 masih terealisasi 50 persen atau sekitar 1,8 juta ton dari target yang ditetapkan yakni 3,5 juta ton. Kalau pemerintah mampu mendorong hingga 4 juta ton, maka harga CPO di dunia akan terkerek naik, karena setiap kenaikan 1 juta ton biodiesel akan mampu mengerek harga CPO sekitar US$98-100. “Tidak usah sampai ke level US$1200, cukup US$ 900 per ton saja, negara akan memperoleh bea keluar sebesar Rp 20 triliun,” ujarnya.

Program pertama ini, kata Tumanggor akan semakin cepat terealisasi jika pemerintah memberikan subsidi. Misalnya, Rp 3 per ton atau sekitar Rp 12 triliun untuk subsidi. Dengan harga CPO di kisaran US$ 900, pemerintah masih memperoleh sekitar Rp 8 triliun setelah dipotong untuk subsidi. Dia yakin, jika subsidi diberikan, dampak positifnya cukup besar. Semuanya akan happy dan industri CPO Indonesia akan terselamatkan. Perlu diingat bahwa 43 persen CPO Indonesia adalah produk petani, lalu 51 persen dari pengusaha besar dan sisanya dari BUMN,” pungkasnya. (ris/sam/jpnn)

– See more at: http://www.jpnn.com/read/2015/02/04/285566/Industri-CPO-Remuk,-Pemerintah-Diminta-Turun-Tangan#sthash.t0QdgY8W.dpuf Penurunan harga tersebut, selain disebabkan harga komoditas lainnya seperti kedelai dan sun flower yang sedang merangkak naik di negara penghasil, juga dipicu harga minyak dunia yang terus merosot. Kondisi ini juga membuat harga BBM (premium dan solar) di Indonesia juga mengalami penurunan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioefuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, kondisi ini juga memukul program mandatory bahan bakar nabati (BBN) sebesar 10 persen tak lagi ekonomis. Padahal, ada 11 perusahaan CPO yang memproduksi biodiesel hingga 5,2 juta ton yang mensuplai ke Pertamina. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat hingga 7 juta ton tahun 2015 seiring dengan adanya 2-3 perusahaan CPO yang memproduksi biodiesel.

Dikatakan, dengan kondisi harga CPO yang terus terjun bebas, perusahaan-perusahaan CPO di Indonesia akan menghentikan pasokan biodieselnya ke Pertamina. “Mereka mengeluhkan harga jualnya kini jauh di bawah biaya produksi,” ujar MP Tumanggor dalam keterangan persnya, Rabu (4/2). Dikatakan Tumanggor, dengan turunnya harga solar yang awalnya sekitar US$100 menjadi US$60 dan sekarang US$50, maka harga solar di sini lebih murah. Namun, selama ini produsen FAME mensuplai bahan baku yang dicampur dengan solar untuk biodiesel, harganya tidak mengikuti harga solar.

Selama ini, pemerintah selalu berpatokan pada Mean Of Platts Singapore (MOPS). “Kita mengikuti karena diinstruksikan oleh Wakil Presiden dan juga saat itu masih ada margin. Namun, kita tidak memperhitungkan bahwa harga solar akan jeblok seperti saat ini,” ujarnya. “Sebenarnya sejak dulu, Aprobi sudah protes akan ketentuan MOPS ini. Nah, untuk kondisi harga CPO saat ini, jika ketentuan MOPS tersebut tetap diikuti maka banyak produsen FAME akan mengalami kerugian,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, dalam empat bulan terakhir ini hampir semua produsen biodiesel FAME berdarah-darah mengalami kerugian. Tak tanggung-tanggung Tumanggor menyebut kerugian yang diderita produsen FAME antara US$ 275-350 per ton. Angka kerugian ini diperoleh dari harga CPO saat ini sekitar US$ 600 per ton. Kemudian ditambahkan biaya konversi produksi FAME sebesar US$188 diperoleh angka US$ 788 per ton, belum termasuk biaya angkut.

Dari angka tersebut kemudian dikurangi dengan harga patokan ekspor (HPE) yang ditentukan pemerintah sebesar US$ 450 per ton. Ketemu angka kerugian sebesar US$338 per ton. “Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus bisa-bisa apa yang terjadi pada tahun 2009 dimana harga CPO waktu itu menyentuh level US$300 per ton dan membuat semua produsen biodiesel menghentikan suplai ke Pertamina. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi lagi,” tandasnya.

Di sisi lain, lanjut Tumanggor, dengan kondisi harga CPO yang terus turun, pemerintah juga akan kehilangan bea keluar yang sifatnya progresif. Artinya, setiap kelipatan harga CPO US$ 50, maka bea keluar naik 1,5%. Sebagai gambaran, pada saat harga CPO US$ 800 maka bea keluarnya 7,5 persen. Nah, kalau menyentuh US$ 900 maka bea keluarnya sebesar 10,5 persen. Jika pemerintah mampu mengerek harga CPO sebesar US$ 900 maka potensi penerimaan negara dari bea keluar mencapai sekitar US$ 1,9 miliar atau setara Rp 20 triliun.

“Yang terjadi sekarang pemerintah belum memperoleh bea keluar karena harga CPO yang terus turun. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena bisa menghancurkan industri CPO Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya. Dia berharap pemerintah segera bergerak cepat untuk menyelamatkan industri CPO Indonesia. Pemerintah harus komitmen melaksanakan mandatory biodiesel 10 persen (B10) hingga terealisasi tahun 2015 yang kemudian dilanjutkan B20 pada 2016.

Saat ini program B10 masih terealisasi 50 persen atau sekitar 1,8 juta ton dari target yang ditetapkan yakni 3,5 juta ton. Kalau pemerintah mampu mendorong hingga 4 juta ton, maka harga CPO di dunia akan terkerek naik, karena setiap kenaikan 1 juta ton biodiesel akan mampu mengerek harga CPO sekitar US$98-100. “Tidak usah sampai ke level US$1200, cukup US$ 900 per ton saja, negara akan memperoleh bea keluar sebesar Rp 20 triliun,” ujarnya.

Program pertama ini, kata Tumanggor akan semakin cepat terealisasi jika pemerintah memberikan subsidi. Misalnya, Rp 3 per ton atau sekitar Rp 12 triliun untuk subsidi. Dengan harga CPO di kisaran US$ 900, pemerintah masih memperoleh sekitar Rp 8 triliun setelah dipotong untuk subsidi. Dia yakin, jika subsidi diberikan, dampak positifnya cukup besar. Semuanya akan happy dan industri CPO Indonesia akan terselamatkan. Perlu diingat bahwa 43 persen CPO Indonesia adalah produk petani, lalu 51 persen dari pengusaha besar dan sisanya dari BUMN,” pungkasnya.

Source Industri CPO Remuk, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Leave A Reply

Your email address will not be published.