Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan Pengusaha

30

Sabtu, 20 Agustus 2016 | 13:02

Laju perekonomian Indonesia tak lepas dari harmonisasi pemerintah dengan pengusaha melalui sektor usaha yang digelutinya. Untuk itu, pengusaha diharapkan tidak hanya fokus di sektor utama yang dianggap menguntungkan pihaknya semata, melainkan membagi peluang demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Memang pemerintah menjalankan kebijakan, tapi pemerintah hidup dari pengusaha. Tanpa pegusaha yang membayar pajak, bagaimana pemerintahan berjalan?” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka Dialog Ekonomi dan Buka Puasa Bersama jajaran Kamar Dagang Indonesia (Kadin), di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Menurut Wapres, direalisasikannya UU Tax Amnesty atau lebih dikenal dengan pengampunan pajak hari itu, merupakan bukti kepedulian pemerintah atas pembukaan peluang usaha yang lebih besar lagi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai perlahan lesu.

Dalam laporan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diproyeksi mencapai 5,1 persen. Indonesia diprediksi tetap tumbuh meski ekonomi dunia masih bergerak lamban. Konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah diproyeksikan akan menopang pertumbuhan Indonesia pada tahun 2016.

Kalla mengakui, ekonomi nasional mengalami kondisi yang kurang menyenangkan dalam beberapa bulan terakhir. Di kala harga komoditas masih mengalami penurunan, harga pangan justru mengalami tren kenaikan. Terpicunya kenaikan pengeluaran memberikan dampak kurang baik, yaitu penyusutan penerimaan negara yang berasal dari komponen pajak.

Untuk itu, Wapres meminta para pengusaha bersama-sama pemerintah menghadapi permasalahan negara saat ini. “Andalah yang musti menyelesaikan soal itu dengan cara berfikir entrepreneurship,” tegas Wapres.

Wapres mengungkapkan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat untuk meringankan beban pengusaha dengan melakukan efisiensi sistem perbankan, yaitu menurunkan tingkat bunga kredit agar lebih bersaing dengan negara-negara di Asia. Hal ini diupayakan guna meningkatkan produktifitas sektor riil.

Di akhir sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dan kerja keras yang baik antara pemerintah dan pengusaha guna mewujudkan harapan bangsa ini kedepan secara baik-baik dalam kerangka kerjasama.

“Pemerintah selalu ingin membantu dan bekerjasama dengan pengusaha, tentu sebaliknya juga para pengusaha menginginkan pemerintah yang baik, yang adil, yang memberikan aturan-aturan yang paling baik untuk kita semua maju,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan Roslani menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah yang telah memberikan peluang kepada dunia usaha untuk terlibat dalam perencanaan dan evaluasi atas kebijakan ekonomi dan bisnis.

Dilibatkannya Kadin beberapa waktu lalu dalam proses evaluasi 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang diterbitkan pemerintah, cukup mendapat tanggapan yang baik dan positif oleh kalangan dunia usaha. Namun, menurut Rosan, arah dan tujuan paket kebijakan ekonomi masih belum jelas dan belum dilaksanakan secara optimal.

Rosan menekankan bahwa sinergi antara para pelaku usaha, pelaku ekonomi, dan pemerintah merupakan keharusan dalam mengakselerasi roda perekonomian nasional, terlebih di tengah tantangan pelemahan ekonomi Indonesia.

“Kita harapkan sinergi kedepan ini akan terus bisa kita tingkatkan dan Kadin akan selalu memberikan masukan, inputan yang baik untuk kepetingan dunia usaha dan tentu utuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Rosan.

Selain dihadiri oleh 30 Ketua Umum Kadin daerah, pertemuan yang bertema “Ramadhan Mewujudkan Dunia Usaha yang Sehat dan Berkeadilan” ini juga dihadiri oleh, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, dan para Duta Besar negara sahabat.

Source Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan Pengusaha

Leave A Reply

Your email address will not be published.