Gratifikasi, Apa, Bagaimana Dan Apa Saja Jenisnya

38

12 Agustus 2015

“Tolak Gratifikasi” himbauan yang didengungkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) direspon oleh PT Pelindo III (Persero) melalui penerbitan peraturan Direksi PT Pelindo III (Persero). Guna berikan pemahaman kepada seluruh pegawai, Manajemen laksanakan  acara Sosialisasi Peraturan Direksi tentang Gratifikasi yang dilaksanakan kepada seluruh pegawai secara bertahap. Untuk tahap awal sosialisasi dilakukan kepada pegawai pada selasa (12/8) untuk Pelabuhan Cabang Tanjung Emas, UPP TPKS, Pelabuhan Cabang Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Kawasan Tegal yang dipusatkan di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi di wilayah lainnya.

Acara dipimpin oleh Direktur SDM dan Umum Toto Heliyanto beserta pejabat Kantor Pusat yang membidangi dengan menghadirkan narasumber dari KPK  bagian sosialisasi dan pencegahan korupsi, dalam sambutannya Toto menyampaikan ini adalah upaya manajemen untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan bersih, sekaligus pencerminan nilai budaya perusahaan Integrity yang dapat dimaknai dengan komitmen. bahwa sebagai pegawai dari badan usaha milik negara, Pegawai PT Pelindo III (Persero) turut terikat dalam ketentuan ketentuan terkait gratifikasi tersebut untuk itu manajemen telah mengatur tegas tentang gratifikasi dalam Peraturan Direksi Nomor : PER. 36/HK.03/ P.III-2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi jelas Toto.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, berikut ulasan singkat dalam sosialisasi tersebut. Apa itu gratfikasi, gratifikasi dapat diartikan sebagai segala macam pemberian baik dalam bentuk uang atau barang dari masyarakat yang diberikan kepada pejabat negara dalam rangka kepentingan yang ada kaitannya dengan  jabatan dari pejabat tersebut. Sederhananya gratifikasi diberikan kepada seseorang karena seseorang tersebut memiliki pengaruh atau kewenangan terkait dengan kepentingan dari si pemberi.

Untuk mengidentifikasi gratifikasi tidak lah sulit, coba kita contohkan dalam situasi sebagai berikut. Fulan adalah seorang petugas pelayanan di bagian kasir dan dia menerima hadiah berupa parsel atau pemberian dari salah satu pengguna jasa nya sebagai ucapan terimakasih. Hal itu adalah gratifikasi, karena kita dapat menggunakan logika bahwa apabila si fulan bukan lah kasir, apakah si penggunajasa tetap akan memberi hadiah tersebut?

Kendati hanya sebuah parsel makanan, atau apapun itu gratifikasi adalah bersifat merusak karena membentuk mental bobrok bangsa indonesia. Karena tentunya lambat laun akan mempengaruhi keputusan dari sang penerima tersebut. tujuangratifikasi adalah untuk menanam budi, meskipun si penerima tidak menjanjikan apa apa sang pengguna jasa namun ingat, pengguna jasa tersebut akan terus mengingat bahwa dia telah memberikan sesuatu dan berharap balas budi dari si penerima.

Gratifikasi memiliki 2 sudara sejenis yang sama merusaknya, yaitu suap dan Pemerasan. Apa bedanya? Dilihat dari sifatnya suap bersifat transaksional, yaitu pemberi dan penerima saling sepakat untuk melakukan dan memiliki kesepahaman sama akan tindak lanjutnya untuk mencurangi sebuah ketentuan, misal seorang penggua jasa memberikan sesuatu agar pelayanannya didahulukan, atau agar proses dipercepat tanpa kelengkapan dokumen. Sedangkan Pemerasan antara pemberi dan penerima yang aktif adalah penerima. Misal seorang kasir akan melama lamakan proses pelayanannya apabila permintaannya tidak diberi.

Ada sejarah yang dapat kita jadikan pelajaran betapa bahayanya gratifikasi, Tembok cina yang dibangun selama 3 dinasti pemerintahan memakan waktu selama 10 tahun. Memiliki panjang 4400km tebal 13m dan tinggi 17meter. Tembok itu dibangun untuk melindungi bangsa han dari serbuan musuh, secara logika pada jaman tersebut, tembok itu adalah pertahanan yang tidak mungkin tertembus oleh apapun dengan kondisi teknologi pada masa itu. namun fakta sejarah membuktikan bahwa dalam kurun waktu 100 tahun pertama tembok itu sudah ditembus oleh musuh sebanyak 3 kali bukan dengan kekerasan atau paksaan, namun dengan cara gratifikasi dan suap

Ada hukuman setimpal untuk pelaku gratifikasi. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang  perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pelaku 319 Pasal 13 disebutkan bahwa Pemberi gratifikasi dapat dihukum pidana penjara hinga seumur hidup. Ada banyak bentuk pemberian, gift of influence yang merupakan pemberian dalam rangka untuk mempengaruhi, gift of gratitude yang merupakan apresiasi atas pelayanan dan token gift atau penerimaan atas suatu undian atau kompetisi.

PT Pelindo III (Persero) membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Mekanismenya sangat tegas, apabila kita menerima pemberian diluar penghasilan resmi perusahaan dan pribadi maka wajib dilaporkan kepada UPG. Nanti UPG akan mengkaji dan memproses penangannya apabila barang tersebut adalah barang konsumsi memiliki masa pendek maka akan disalurkan kepada panti asuhan atau lembaga sosial, sedangkan apabila berbentuk uang maka akan diserahkan ke Negara. Pelaporannya pun cukup mudah, bisa melalui surat yang dialamatkan kepada UPG di Kantor Pusat PT Pelindo III (Persero) Jl. Perak Timur no. 610 surabaya atau melalui email [email protected]

Mengingat memberi sesuatu sudah membudaya di Indonesia, seperti parsel pada hari raya tertentu, sumbangan saat acara hajatan maka kita sangat rawan terkait dengan gratifikasi. Misal ketika kita selaku pegawai ditugaskan perusahaan untuk ikut suatu lomba atas nama perusahaan dan kita memenangkan hadiah, maka itu merupakan token gift. Kendati itu merupakan hadiah namun itu tetap harus di laporkan dan diserahkan kepada UPG. Contoh lain adalah Ketika seorang pejabat negara mengadakan hajatan pernikahan untuk anaknya, dan ada tamu dari pengguna jasa yang memberikan sumbangan uang sebesar Rp. 1.500.000  dari satu orang saja apakah itu harus diserahkan? Karena pemberian tersebut merupakan bagian budaya dan bukan dalam acara kedinasan.

Ada batasan wajar sumbangan dalam kegiatan sosial yang boleh diterima. Pada kasus diatas angka yang wajar adalah Rp. 1.000.000, jadi dari sumbangan tersebut diserahkan kepada UPG dan Rp. 500.000 akan diserahkan kepada negara dan Rp. 1.000.000 menjadi hak dari penerima sumbangan tersebut. Cukup sederhana bukan. Sekuat apapun sistem yang dibangun, dan sekeras apapun upaya yang dilakukan untuk  meningkatkan kinerja pelayanan akan bobrok karena gratifikasi bukan hanya perusahaan namun juga keluarga bangsa dan negara. Perlu komitmen dan dukungan dari setiap insan negara untuk menjaga dan mengendalikan integritas bangsa. Untuk itu apabila kita diberi sesuatu oleh orang lain yang memiliki hubungan kepentingan dengan kita maka hal utama yang harus kita lakukan adalah “tolak”.

Source Gratifikasi, Apa, Bagaimana Dan Apa Saja Jenisnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.