Diterapkan Tahun Depan, Bagaimana Pembiayaan Program Bisnis Bagi Petani

70

14 September 2017

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan para petani tak hanya terpaku pada produksi tanaman pertanian sebagai sumber utama penghasilan. Jokowi pun tengah menyusun program agar para petani juga terlibat pada proses bisnis dari produk pertanian yang dihasilkan. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, program ini memang perlu persiapan yang matang. Jumlah hasil panen, pemasaran, hingga tingkat distribusi juga harus dipertimbangkan.

“Jangan sampai petani sendiri-sendiri mikirnya. Petani satu tanam sawah, yang lain panen,” kata Wimboh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). Tak hanya pertanian, sektor perikanan juga turut menjadi perhatian dari program ini.

Pemerintah pun perlu menerapkan program ini secara terintegrasi mulai dari proses penggilingan, pupuk hingga penyimpanan. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan oleh para petani dapat lebih murah.

“Jadi harus terintegrasi, skala ekonominya harus besar,” ungkapnya.

OJK dalam hal ini bertugas untuk mengawal pembiayaan dalam program ini. Sementara itu, kementerian atau lembaga terkait bertugas melakukan pendampingan. Lantas, bagaimana pembiayaan terkait program ini?  Pendanaan ini akan diberikan dengan skema yang sama melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah pun berupaya untuk memberikan keringanan bunga KUR. Pembiayaan ini bisa saja diberikan oleh Bank BUMN melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun, saluran pembiayaan lainnya bisa saja diberikan melalui lembaga lain dengan syarat terintegrasi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh petani. Program ini sendiri telah memiliki percontohan pada Koperasi Arromah PT BUMR Pangan Terhubung di Sukabumi. Hari ini, Jokowi turut mengundang pimpinan koperasi, Luwarso ke Kantor Presiden untuk mengikuti rapat terbatas terkait peningkatan kesejahteraan petani. Saat ini, sekitar 1.000 hektare lahan pertanian sudah tergabung dalam koperasi tersebut. Dengan jumlah lahan tersebut, dibutuhkan sekitar Rp48 miliar untuk mendirikan koperasi tersebut.

OJK pun memastikan pendanaan telah siap untuk menjalankan program ini. Sebab, pendanaan ini lebih aman untuk dicairkan karena adanya program pendampingan. Hanya saja, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada kesempatan yang sama menyatakan, pendanaan ini masih kembali dipikirkan oleh pemerintah. Sebab, butuh dana subsidi yang cukup besar dalam jangka panjang. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara terintegrasi pada setiap desa. Skala tanah tertentu juga dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjamin kesuksesan program ini.

“Skalanya yang pas efisiensi 5.000 hektare kalau di situ ada proses penggilingan yang gede. Jangan penggilingannya terlalu besar, padinya sedikit,” ujar Wimboh.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, program ini akan diterapkan pada tahun 2018 mendatang. Pendanaan masih dalam tahap rancangan. Namun sinergi akan dilakukan bersama Kementerian BUMN, Bulog, hingga Kementerian Perdagangan.

Source Diterapkan Tahun Depan, Bagaimana Pembiayaan Program Bisnis Bagi Petani

Leave A Reply

Your email address will not be published.