Bulog Siap Pidanakan Hakim Dan Saksi Palsu

26

26 september 2017

Perum Bulog menduga kekalahannya dalam sengketa tanah di Kelapa Gading, Jakarta Utara karena ada akrobatik pertimbangan hukum. Itu sebabnya Bulog melakukan banding dan meminta pengadilan tinggi untuk memeriksa berkas perkara. Bulog juga siap memidanakan saksi yang diduga bersaksi palsu dalam sidang di PN Jakarta Utara, termasuk hakimnya. Penegasan itu disampaikan Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono, di Jakarta, Senin (25/9). Saat itu Wahyu didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra dan Agus Dwiwarsono.

“Kami tidak main-main dan menunggu hasil pendalaman dari kuasa hukum. Jika memang dugaan tersebut (saksi dan hakim memainkan sidang) kami akan pidanakan,” ujarnya.

Terkait hal itu Agus Dwiwarsono menambahkan, pihaknya akan mendalami soal dugaan tersebut. Sementara ini, pihaknya menilai majelis hakim PN Jakarta Pusat atau tingkat pertama melakukan akrobatik pertimbangan hukum. Sebab bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi sebagai fakta persidangan dan fakta hukum diabaikan oleh Majelis Hakim.

“Kita meminta Pengadilan Tinggi untuk memeriksa ulang terhadap saksi yang sudah diperiksa oleh PN Jakarta Utara dan juga melakukan pemeriksaan ulang atas tanah obyek perkara,” imbuh Agus.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hak atas tanah yang diduduk Bulog saat ini di Kelapa Gading Barat disengketakan oleh Tan Heng Lok. Orang terdekat mengklaim bahwa tanah yang ditempati Bulog merupakan miliknya. Keputusan hakim mengenai persoalan tersebut dinyatakan dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 564.PDT.G/2015.PN.Jkt-Utr tanggal 24 Januari 2017, yang membatalkan sertifikat hak pakai Perum Bulog.

“30 tahun lamanya tidak ada pihak yang ganggu gugat, namun tiba-tiba ada seseorang bernama Tan Heng Lok, pekerja swasta, alamat jalan Kepa Duri Mas Blog NN/15 RT 01/04, Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengklaim sebagai pemilik atas tanah. Ini seharusnya gugur demi hukum, karena kadaluarsa,” jelas Yusril. Pihaknya masih mempertanyakan, keabsahan gugatan dari pihak Tan Heng Lok. Sebab, tutur Yusril, banyak kasus hukum yang ternyata penggugatnya tidak jelas keberadaannya. Maka, pihaknya mengajukan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 564/PDT.G/2015/PN/Jkt-Utr tanggal 30 Januari 2017. Apalagi sejumlah saksi menyatakan penolakan atas keluarnya girik atas nama Kiman bin Riban yang dipakai landasan Tan Heng Lok mengklaim tanah Bulog.

“Apakah dia betul-betul manusia konkret atau fiksi. Sering kami temui orang tidak muncul tapi memberikan kuasa. Setelah dicek yang bersangkutan itu misterius yang mungkin tidak ada dalam data kependudukan,” ujarnya. Dia menambahkan, upaya umum banding ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan menyelamatkan aset Perum Bulog, berupa tanah seluas sekira 502.315 meter per segi dengan sertifikat Hak Pakai No.5/Kelurahan Kelapa Gading Barat tanggal 30 Desember 1993, dan tanah seluas 3.765 meter per segi dengan sertifikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Kelapa Gading Barat tanggal 11 Oktober 1994. Sementara Bulog sudah menempati tanah tersebut sejak 1973.

Pihaknya, ungkap Yusril, memiliki bukti baru sebagai tambahan bukti yang ada. Di antaranya, surat Kelurahan Kelapa Gading Timur yang menyatakan buku letter C (girik) tidak ada pada mereka. Surat unit pelayanan pajak dan retribusi Kelapa Gading DKI Jakarta menyatakan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Letter C/Girik no.783 S.II Kohir atas nama kiman bin Riban tidak pernah ada.

“Kesaksian Lilis Asnawati, mantan lurah disaat Girik/Letter C itu keluar pada 2014 tegas bilang tidak pernah melihat adanya buku girik tersebut. Itu diabaikan majelis hakim. Ini lucu,” ujar Yusril.

Perkara ini, menurut Yusril, sebetulnya tidak bisa diperkarakan lagi karena tanah itu kepemilikan Bulog sudah 30 tahun. Dalam hukum itu jika harta benda sudah dimiliki seseorang lebih 20 tahun tanpa ada gugatan pihak lain, kepemilikan barang itu sah dan yang bersangkutan tidak perlu membuktikan dia sah memilikinya.

Source Bulog Siap Pidanakan Hakim Dan Saksi Palsu

Leave A Reply

Your email address will not be published.